Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga telah menuliskan temuan detail terkait korban meninggal dan pengungsi Nduga dalam sebuah laporan yang disampaikan dalam konferensi pers di kantor Yayasan Amnesty Internasional di Jakarta, Rabu.
Baca juga: DAP prihatin dengan kasus Nduga yang berlarut-larut
Baca juga: Tim Kemanusiaan Nduga rampung verifikasi korban kemanusiaan
Berdasarkan laporan tersebut, sejak Desember 2018 hingga Juli 2019, tim tersebut berhasil mengkonfirmasi setidaknya 184 korban kemanusiaan di Nduga.
"Persoalan ini akumulasi dari semua hal yang terjadi sebelumnya. Kami berharap pihak TNI bisa tarik pasukan sehingga para masyarakat Nduga bisa kembali ke rumahnya," kata Esmon Walilo, Koordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga.
Dia menyebutkan bahwa operasi keamanan di Kabupaten Nduga telah mengakibatkan banyak korban kekerasan dan masyarakat Nduga pun sampai harus mengungsi, di mana beberapa warga memilih mengungsi ke hutan hingga ke beberapa kabupaten/kota di luar Nduga.
Baca juga: Pejabat Nduga klaim jumlah pengungsi mencapai 45 ribu orang
Baca juga: Gubernur: segera data ulang pengungsi Nduga luruskan kesimpangsiuran
"Kami menemukan adanya aparat TNI yang melakukan kekerasan, sekolah dan rumah dibakar. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan lalu kenapa masyarakat Nduga harus keluar dari wilayahnya?" ujar Esmon.
"Kami mau Papua dibangun dalam suasana yang betul-betul damai, tidak perlu ada kekerasan," lanjutnya.
Untuk itu, dengan kondisi kemanusiaan sekarang ini di Kabupaten Nduga, Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga, Papua meminta Presiden RI Joko Widodo segera memerintahkan penarikan pasukan TNI/Polri dari seluruh wilayah Nduga.
Baca juga: Keberadaan TNI-Polri di Nduga untuk beri rasa aman masyarakat
Baca juga: KKSB serang prajurit TNI di Nduga
Penarikan itu dinilai perlu karena operasi keamanan di Nduga yang terus berlangsung justru dinilai telah menghasilkan ketidakstabilan daerah dan mengakibatkan ribuan pengungsi dan korban nyawa rakyat Nduga, Papua.
"Saat berkunjung ke Nduga, Presiden Jokowi bingung kenapa situasi di Nduga begitu mencekam. Presiden juga berjanji mau tarik tentara, tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan," ungkap Esmon.
Selain itu, pihak Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga juga meminta pemerintah untuk membuka akses dan memberikan jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM dan pekerja kemanusiaan, baik nasional maupun internasional, untuk masuk ke Kabupaten Nduga, Papua.
Baca juga: Bupati jelaskan kehadiran TNI-Polri di Nduga untuk melindungi masyarakat
Baca juga: TNI di Nduga lindungi rakyat bukan untuk membunuh
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
