Menurut Agung, peluang itu dilihat dari hubungan dekat Indonesia dengan India dan Pakistan yang telah terbangun sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955 dan Gerakan Non Blok pada 1961. Selain latar historis, Agung menilai, posisi Indonesia cukup netral untuk menjadi penggerak terbangunnya komunikasi antara dua negara yang bersitegang di Kashmir itu.
"Indonesia dengan Pakistan dekat sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas muslim, sementara Indonesia dan India dekat dalam hubungan ekonomi. Kita tahu, India merupakan negara tujuan ekspor CPO (crude palm oil) terbesar dari Indonesia," kata Agung saat ditemui sebelum berbicara dalam diskusi tentang Kashmir di Jakarta.
Pengamat Asia Selatan UI itu berpendapat tidak terlalu sulit bagi Indonesia untuk menawarkan diri menjadi penghubung terbangunnya dialog antara India dan Pakistan. Alasannya, Indonesia memiliki pengalaman jadi penengah konflik di Afghanistan, negara yang berada di Asia Selatan.
"Pintu gerbangnya lewat Afghanistan. Indonesia punya pengalaman jadi penengah konflik di sana. Ini saatnya Indonesia masuk wilayah non-konvensional (seperti Kashmir) dalam menjalankan misi perdamaian," terang Agung.
Sejak ketegangan di Kashmir meningkat pada awal Agustus, pemerintah Indonesia telah mendorong dua negara yang bersitegang untuk membangun dialog bilateral guna mendudukkan masalah di Kashmir. Namun, Indonesia belum menawarkan diri menjadi penghubung dua negara tersebut agar dapat duduk bersama di meja runding.
Sejauh ini, Turki dan Amerika Serikat jadi dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk jadi penengah konflik. Akan tetapi, India menolak tawaran AS sebagai penengah, walaupun Pakistan menyambut usulan itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyampaikan tawaran jadi penengah ke Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam pembicaraan melalui telepon. Setelah pembicaraan itu, Erdogan berencana menghubungi Perdana Menteri India Narendra Modi guna membahas kemungkinan Turki jadi penengah konflik Kashmir.
Hubungan India dan Pakistan kembali tegang setelah PM Narendra Modi mencabut status istimewa atau otonomi khusus negara bagian Kashmir pada medio Agustus 2019. Padahal, otonomi khusus itu telah dinikmati warga negara bagian Kashmir selama tujuh dasawarsa. India tak hanya mencabut status istimewa Kashmir, tetapi juga menerjunkan 10.000 pasukan militer, menerapkan jam malam, menutup sekolah dan meminta wisatawan meninggalkan dataran tinggi itu.
India dan Pakistan telah memperebutkan Kashmir sejak dua negara itu merdeka dari Inggris pada 1947. Keduanya pernah terlibat konflik bersenjata, yaitu Perang India-Pakistan pada 1947 dan Perang Kargil pada 1999 untuk memperebutkan kuasa atas Kashmir. Namun pada 1972 melalui Perjanjian Simla, keduanya sempat sepakat untuk membagi 2/3 Kashmir untuk India dan sisanya berada di bawah kendali Pakistan.
Baca juga: Indonesia amati peningkatan ketegangan di wilayah Kashmir
Baca juga: Baku-tembak berkecamuk di Kashmir-India
Baca juga: Priyanka Chopra dituduh pro perang nuklir India-Pakistan
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
