Namun Prancis menanggapi permintaan itu dengan mengusulkan agar dewan membahas isu tersebut dengan cara yang tidak begitu formal - alias "perkara lain" - pekan depan, kata mereka. Itu tergantung Polandia, Presiden dewan selama Agustus, untuk menengahi waktu dan format yang disepakati oleh 15 anggota.
Wilayah Himalaya itu telah lama menjadi biang permasalahan dalam hubungan antara tetangga bersenjata nuklir tersebut.
Keputusan India pada 5 Agustus menghalangi hak Negara Bagian Jammu dan Kashmir menyusun hukumnya sendiri dan memungkinkan penduduk lain membeli properti di sana. Saluran telepon, jaringan internet dan televisi diblokir. Penggerahan massa dan berserikat pun dibatasi.
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Namun India harusnya tidak salah paham dengan kami yang menahan diri," tulis Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi dalam sebuah surat yang dilayangkan kepada Dewan Keamanan pada Selasa. "Jika India memilih untuk menggunakan kekuatan lagi, Pakistan wajib meresponsnya, dalam membela diri, dengan seluruh kemampuannya."
Sumber: Reuters
Baca juga: PM Pakistan berencana bawa isu Kashmir ke DK PBB
Baca juga: Priyanka Chopra dituduh pro perang nuklir India-Pakistan
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Chaidar Abdullah
Copyright © ANTARA 2019
