Pengamat: Komposisi profesional di kabinet lebih banyak itu terobosan

15 Agustus 2019 16:39 WIB

Arsip Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kedua kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kanan) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

Di sinilah peran masyarakat apalagi dengan keberadaan media mainstream dan media sosial, itu semua bisa berada di bawah panji Jokowi, dan itu akan menjadi people power yang sebenarnya."

Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengisi Kabinet Kerja II dengan lebih banyak kaum profesional menunjukkan keseriusannya membangun bangsa tanpa dikendalikan oleh keinginan partai dan merupakan sebuah terobosan, menurut pengamat politik Silvanus Alvin.

"Ini merupakan sebuah terobosan yang dilakukan Jokowi bahwa memang kalau partai-partai mendukung itu karena kesamaan ideologi dan tujuan untuk membangun Indonesia," ujar pengamat politik Silvanus Alvin ketika dihubungi di Jakarta pada Kamis.

Baca juga: Pengamat: Presiden perlu cermat dan hati-hati membentuk kabinet

Baca juga: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti layak dipertahankan

Baca juga: PDIP usulkan desain kabinet Jokowi-Ma'ruf usung konsep Trisakti

Baca juga: Presiden Jokowi pastikan Bali dapat jatah menteri

Sebelumnya, calon presiden terpilih Joko Widodo mengatakan akan mengisi Kabinet Kerja II dengan komposisi 55 persen diduduki oleh kaum profesional dan 45 akan berasal dari partai politik.

"Ya profesional 55, 45 dari parpol," kata Presiden Joko Widodo ditemui usai Upacara Peringatan Hari Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu (14/8).

Pemilihan profesional ke posisi penting, bisa mengurangi jatah partai politik dan hal itu, menurut Alvin, bisa berimplikasi kepada berbaliknya partai yang sebelumnya mendukung.

Implikasi itu adalah bagaimana nanti kebijakan-kebijakan presiden bisa mendapatkan gangguan di legislatif dan jika itu terjadi maka masyarakat bisa menunjukkan dukungan penuh kepada presiden.

"Di sinilah peran masyarakat apalagi dengan keberadaan media mainstream dan media sosial, itu semua bisa berada di bawah panji Jokowi, dan itu akan menjadi people power yang sebenarnya," tegas akademisi Universitas Bunda Mulia itu.

Tapi, meski dia tidak mengharapkan itu terjadi, Alvin tidak mengesampingkan kemungkinan masuknya kaum profesional yang memiliki afiliasi dengan partai sebagai alternatif pemilihan untuk memenuhi kuota partai.