"Kalau kami sih berpendangan bagaimana supaya BUMD ini, kita sepakat mereka perlu mendapat dukungan dana dari Pemda, tapi diharapkan mereka bisa lebih lincah bergerak, jangan menjadi perusahaan yang hanya sekadar pemanis saja kalah sama swasta," kata Wakil Ketua Komisi C Jhony Simanjuntak di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis.
Kendati diminta agar lincah bergerak jangan kalah oleh perusahaan swasta, BUMD ini juga diminta jangan hanya memprioritaskan profit semata, namun bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
"Mereka kan ada visi misi khusus BUMD, artinya bukan hanya prioritas pada profit tok, tetapi bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta. Namun kami juga ingin paling tidak mereka, bagaimana supaya terus bisa berkinerja lebih bagus, itu juga terlihat dari deviden yang diperoleh, ini menurut kami mereka masih tertatih-tatih," kata Jhony.
Baca juga: BUMD DKI raih penghargaan "Top BUMD of the Year 2019"
Baca juga: Pemberlakuan tarif normal MRT tak berdampak besar terhadap penumpang
Baca juga: BUMD DKI sumbang 2000 paket sembako ke korban kebakaran Kp Bandan
Namun, Jhony mengatakan pihaknya juga menyadari bahwa hal tersebut bukan hanya persoalan suntikan dana, tetapi persoalan SDM yang ada di BUMD.
"SDM juga harus orang-orang yang profesional dalam pengelolaan nya sehingga bisa menjemput atau mengantisipasi masa depan yang selalu berubah dan cepat, karena swasta lebih lincah mengantisipasinya, kita kadang-kadang tertatih-tatih," ujar Jhony.
Jhony menambahkan pola pikir BUMD memang sudah harus berubah. Meski tidak bisa seperti swasta murni, namun beberapa hal yang penting bisa sama dengan swasta, termasuk pengembangan SDM.
"Memang SDM harus ditingkatkan, kesejahteraan SDM juga harus dipikirkan, mereka menangani puluhan triliun sementara ada yang gaji sudah tiga tahun kerja hanya Rp4 juta misalnya, itu dilevel bawah, level yang sudah sarjana. Itu juga berkaitan salah salah satunya," ujar Jhony.
Adapun usulan Rp11 triliun suntikan dana untuk BUMD DKI tersebut secara rinci adalah:
1. PT MRT Jakarta Rp 2,6 triliun untuk Penyelesaian Moda Raya Terpadu (MRT) fase 1 dan pembangunan MRT fase 2.
2. PT Jakpro Rp 2,3 triliun untuk Pembangunan stadion BMW dan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki.
3. PDAM Jaya Rp 3,3 triliun untuk Pembangunan SPAM Jatiluhur 1, Pipa Distribusi dan Penurunan NRW, Pembangunan SPAM Pesanggrahan tahap II dan Ciliwung/Pejaten, Relokasi SPAM Cilandak, Reinforcement & Extention jaringan Transmisi & Distribusi, Relokasi pipa akibat proyek MRT tahap II dan proyek lain, Supply ke area Pegadungan-BP & Reservoir Cikokol, Pelayanan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
4. PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 999 miliar untuk Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
5. PT Jaktour Rp 92 miliar untuk Perbaikan alat produksi Grand Cempaka Resor, D'Arcici Cempaka Putih, dan D'Arcici Plumpang.
6. PD Dharma Jaya Rp100 miliar Modal Kerja KJP ayam dan daging
7. Food Stasiun Tjipinang FS Rp 150 miliar untuk Penyediaan beras, jagung, telur, susu UHT, ikan kembung, dan bawang putih.
8. Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah yang dikelola Bank DKI Rp 2 triliun untuk pembiayaan kredit perumahan Rumah DP Nol Rupiah.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
