• Beranda
  • Berita
  • Jokowi minta izin rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota

Jokowi minta izin rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota

16 Agustus 2019 11:03 WIB
Jokowi minta izin rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota
Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada Rabu (8/5/2019). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/Rusman/aa.
Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi yang menggunakan baju adat Sasak, pada Pidato Kenegaraan HUT RI-74 pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Gedung MPR\DPR\DPD, Jakarta, Jumat.

Namun, pada kesempatan itu, Jokowi tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.

Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

Baca juga: Presiden Jokowi: Regulasi tak sesuai perkembangan zaman harus dihapus

Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

"Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," tutup Jokowi.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.

Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian harus memiliki ketersediaan air berisi dan bebas pencemaran lingkungan. Calon ibu kota baru juga harus dekat dengan kota yang sudah terbangun dan memiliki infrastruktur seperti bandara, akses logistik yang memadai serta dekat dengan perairan.

Dari sisi sosial, juga harus minimal potensi konflik sosial, dan sekitar wilayah tersebut juga memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Baca juga: Jokowi: Keberhasilan hukum bukan hanya diukur dari kasus yang diangkat
Baca juga: BUMN Indonesia harus berani menjadi pemain kelas dunia

 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019