Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya baik di Sidang Tahunan MPR 2019 maupun Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan kemajuan teknologi dan keunggulan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka melesatkan perekonomian nasional.Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke-4
Dalam pidato di Sidang Tahunan MPR yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat, Kepala Negara menyatakan, pada era sekarang ini, saat arus penyebaran informasi terjadi sangat cepat, maka kesigapan juga harus lebih ditingkatkan.
Hal tersebut, lanjutnya, adalah agar jangan sampai kemajuan teknologi justru lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang mengerdilkan konsensus kebangsaan.
Sementara dalam pidato di depan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam dunia baru yang jauh berbeda dibanding era sebelumnya.
"Globalisasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke-4. Persaingan semakin tajam dan perang dagang semakin memanas," kata Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pada saat ini, antarnegara berebut investasi, teknologi, pasar, dan orang-orang pintar, atau dengan kata lain memperebutkan talenta-talenta hebat yang bisa membawa kemajuan bagi negaranya masing-masing.
Untuk itu, ujar dia, dunia juga tidak semata-mata berubah tetapi juga sedang terdisrupsi.
"Di era disrupsi ini, kemapanan bisa runtuh ketidakmungkinan bisa terjadi. Jenis pekerjaan bisa berubah setiap saat, banyak jenis pekerjaan lama yang hilang. Tetapi juga makin banyak jenis pekerjaan baru yang bermunculan," ucap Jokowi.
Dengan kata lain, ada pola bisnis lama yang tiba-tiba terkesan menjadi usang sedangkan di sisi lain, muncul berbagai pola bisnis baru yang dinilai gemilang dan mengagumkan.
Selain itu, ada pula keterampilan mapan yang tiba-tiba tidak relevan, serta ada pula keterampilan baru yang meledak yang dibutuhkan di berbagai daerah oleh banyak pihak.
Pemain global
Presiden juga menginginkan berbagai BUMN yang ada di dalam Republik Indonesia juga harus berani menjadi pemain kelas dunia, yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat global.
"Pengusaha-pengusaha dan BUMN-BUMN kita harus berani menjadi pemain kelas dunia. Itu yang harus kita lakukan," kata Presiden Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-47 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Jumat.
Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia memiliki berbagai talenta dengan reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional.
Berbagai pelaku usaha, ujar dia, juga harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri, tetapi berbagai produk lokal dan nasional juga harus mampu membanjiri pasar regional dan global.
"Sekali lagi kita harus semakin ekspansif, from local to global," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengingatkan dampak dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan terhadap simplifikasi pekerjaan sehingga berbagai posisi kerja manuisia ke depannya juga bisa lebih diefisienkan.
"Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan artificial intelligence, harus mulai dilepas," kata Presiden Jokowi saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Ke-47 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, ujar dia, jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan juga dinilai harus mulai dipangkas.
Kepala Negara mengemukakan, pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk mempermurah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama.
Selain itu, Jokowi menyatakan bahwa penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi, sehingg organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung.
Sebagaimana diwartakan, memasuki era perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, pemerintah melalui Kemenkominfo tengah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan bisa segera dibahas oleh DPR.
Baca juga: Jokowi: butuh SDM berhati Indonesia dan berideologi Pancasila
Baca juga: BUMN Indonesia harus berani menjadi pemain kelas dunia
Hambatan regulasi
Sedangkan pada saat pidato Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo menginginkan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai pemerintahan daerah jangan sampai menghambat pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya di Tanah Air untuk melesatkan kinerja perekonomian nasional.
"Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit- belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, untuk itu tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, seluruhnya mutlak dibutuhkan, harus diwujudkan serta dikembangkan.
Kepala Negara mengemuikakan bahwa sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting.
"BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.
Presiden memaparkan, laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Sedangkan Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi, yaitu Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen pada 2014 menjadi 78 persen pada 2018.
Baca juga: Presiden Jokowi: Regulasi tak sesuai perkembangan zaman harus dihapus
Baca juga: Jokowi: Kita harus berani bongkar regulasi sampai ke akar-akarnya
Transformasi ekonomi
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan transformasi ekonomi di Indonesia diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdaya saing serta berkelanjutan.
"Kemajuan atau pertumbuhan ekonomi tidak akan melahirkan dinamika dan perubahan untuk lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan maju, kalau tidak ada transformasi," kata Darmin Nasution dalam seminar nasional Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju di Jakarta, Jumat (9/8).
Terdapat lima pilar dalam kebijakan itu, yakni optimalisasi pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, menekan ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Darmin menuturkan bahwa sepuluh tahun ke depan bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dengan sebaik mungkin melalui kebijakan transformasi ekonomi yang digulirkan tersebut.
"Kami memperkirakan sepuluh tahun ke depan adalah periode yang paling krusial, apakah kita akan berhasil memanfaatkan bonus demografi, sehingga kita betul-betul masuk ke tingkatan yang lebih tinggi," ucapnya.
Untuk menyukseskan transformasi ekonomi di Indonesia, maka diperlukan sinergi yang kuat antara kebijakan baik dari sisi fiskal dan moneter guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.
Dengan memberdayakan secara optimal berbagai kemajuan teknologi serta berbagai keunggulan sumber daya manusia di berbagai daerah, maka ke depannya dinilai juga bakal berdampak positif kepada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Presiden minta RAPBN 2020 gambarkan daya tahan ekonomi nasional
Baca juga: Akbar Tanjung sepakat dengan pembangunan Indonesia sentris
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
