"Yang harus kita perhatikan ya soal pembiayaan. Biaya daripada pemindahan ibu kota itu, pasti sangat besar kan. Pasti akan menyerap dana yang bersumber dari APBN kita," kata Akbar ditemui Antara di halaman Gedung MPR DPR RI, Senayan Jakarta pada Jumat.
Dia telah menghadiri rangkaian sidang tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD-DPR RI 2019.
Baca juga: Jokowi minta izin rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota
Baca juga: Relawan DKI: Presiden-DPR gamblang jelaskan rencana pindah ibu kota
Baca juga: Pemindahan ibu kota sebagai pemerataan stimulus ekonomi
Akbar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar mengatakan pembiayaan pemindahan ibu kota tidak boleh mengganggu agenda-agenda pembangunan lainnya.
"Faktor biaya itu salah satu faktor yang patut diberi konsideran," jelas dia.
Menurut Akbar, untuk aspek lokasi Pulau Kalimantan yang dipilih oleh pemerintahan Jokowi dinilai berada tepat di tengah Indonesia.
"Daerahnya pun masih baru, artinya masih bisa dikembangkan kedepan, masih ada lahan kosong ya," tambah Akbar.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2019 dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI. Kepala Negara memohon izin untuk memindahkan ibu kota pemerintahan ke Pulau Kalimantan.
"Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," kata Presiden saat pidato kenegaraan Sidang Bersama DPR dan DPD RI 2019.
Terkait rencana pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi juga selalu menekankan pertimbangan di berbagai aspek yakni faktor resiko kebencanaan baik itu banjir baik itu gempa bumi, kemudian kajian yang berkaitan dengan daya dukung lingkungan seperti ketersediaan air bersih, ketersediaan lahan, infrastruktur, kajian keekonomian, kajian demografi, kajian sosial politik, hingga kajian pertahanan keamanan.
Presiden menekankan hal itu karena rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dinilai berjangka panjang dengan visi persatuan Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro berharap pembangunan ibu kota baru tidak terlalu membebankan APBN, dengan melibatkan swasta dan BUMN.
Hasil kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional menjelaskan total investasi yang dibutuhkan dalam pemindahan ibu kota sekira Rp480 triliun.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
