• Beranda
  • Berita
  • Jokowi sebutkan kesenjangan di perdesaan turun pada 2019

Jokowi sebutkan kesenjangan di perdesaan turun pada 2019

16 Agustus 2019 15:09 WIB
Jokowi sebutkan kesenjangan di perdesaan turun pada 2019
Ilustrasi - Pekerja melakukan perawatan jaringan di salah satu menara Base Transceiver Station (BTS) di kawasan Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur, Kamis (11/7/2019). Dari data Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (Aspimtel) industri telekomunikasi diperkirakan masih membutuhkan sekira 550.000 base transceiver station (BTS) baru hingga 2022 seiring dengan naiknya penggunaan Internet. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/hp/aa.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat

Presiden Joko Widodo menyebutkan kesenjangan di perdesaraan menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya Rasio Gini dari 0,334 pada 2015, menjadi 0,317 pada 2019.

"Demikian juga dengan kesenjangan fiskal antardaerah, di mana Indeks Williamson turun dari 0,726 pada tahun 2015, menjadi 0,597 pada tahun 2018," kata Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat.

Selain itu, melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat.

Baca juga: Bambang Soesatyo buka sidang dengan pantun

Selama periode 2017-2018, DAK fisik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan sepanjang 17,7 ribu kilometer, penyelesaian pembangunan jembatan sepanjang 7,8 ribu meter, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 14,2 ribu unit, pembangunan laboratorium sekolah sebanyak 4,0 ribu unit.

Juga peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi sebanyak 373,1 ribu hektare, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah sebanyak 112,3 ribu unit, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan sebanyak 8,6 ribu unit per paket.

Pada 2020, Kepala Negara mengatakan selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat.

Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari APBD.

Pemerintah juga akan terus memperbaiki subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG tiga kilogram, serta subsidi pupuk, terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu, agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan produktivitas petani.

Baca juga: Presiden : Anggaran kartu sembako 2020 meningkat Rp1,80 juta/keluarga
Baca juga: Presiden sebut SDM berkualitas modal penting masuk era ekonomi digital

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019