• Beranda
  • Berita
  • Butuh industri manufaktur masif untuk tumbuh 8 persen

Butuh industri manufaktur masif untuk tumbuh 8 persen

16 Agustus 2019 16:14 WIB
Butuh industri manufaktur masif untuk tumbuh 8 persen
Rektor Universitas Media Nusantara Dr. Ninok Leksono. (ANTARA/Achmad Zaenal M)

Ada yang menyebut driverless atau autopilot, kita bisa mencapai pertumbuhan 5 persen

Indonesia terancam terperangkap menjadi negara berpenghasilan menengah bila tidak membangun industri manufaktur secara masif seperti yang dilakukan Korea Selatan atau China, kata Rektor Universitas Media Nusantara Dr. Ninok Leksono.

Menurut dia di Semarang, Jumat, tanpa melakukan banyak hal, Indonesia tentu bisa tumbuh 5 persen karena masyarakat tetap beli baju, perbaiki rumah, perbaiki kendaraan bermotor, dan penuhi kebutuhan lainnya.

"Ada yang menyebut driverless atau autopilot, kita bisa mencapai pertumbuhan 5 persen," kata Ninok yang juga wartawan senior Kompas.

Ninok menyatakan China bisa meraih pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen karena membangun industri manufaktur secara masif dan dewasa ini terus mengembangkan industri kecerdasan buatan (AI).

Baca juga: Presiden Jokowi sebut 2020 pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

Baca juga: Konsumsi dan investasi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 2020


Begitu pun Korsel, menurut dia, jauh hari sudah membangun industri manufaktur besar-besaran sehingga bisa keluar dari perangkap negara berpenghasilan menengah.

Sekarang ini, katanya, pemerintah sedang giat membangun sekolah vokasi atau kejuruan seperti SMK.

Yang menjadi persoalan, menurut dia, lulusan SMK akan dibawa ke mana bila tidak dibarengi dengan pembangunan industri manufaktur.

Keterbatasan pembangunan manufaktur menyebabkan banyak lulusan sekolah kejuruan tidak terserap sehingga malah menambah pengangguran.

 

Di tempat sama, pakar hukum Prof. Bagir Manan menyatakan rakyat memiliki dua hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemimpin atau pemerintah yang mendapat mandat.

Mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut menyatakan rakyat berhak mendapatkan pemerintah yang baik dan bersih bebas dari praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.

Hak kedua, menurut mantan Ketua Dewan Pers tersebut, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagir menyebutkan empat tantangan besar berkait dengan isu korupsi, yakni tatanan politik, birokrasi, sosial, dan etika.

Ia menyebutkan betapa korupsi melanda birokrasi mulai dari desa hingga pejabat tinggi negara.

Tampil dalam sosialisasi "Piala Presiden Kompetisi Nasional Media Cepat Majulah Bangsal! Urun Rembug Tokoh Pers tentang Masalah Bangsa" yakni Ketua PWI Jateng Amir Machmud NS dan sastrawan dan wartawan Triyanto Triwikromo.*

Baca juga: Menteri PPN: Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat

Baca juga: Menteri PPN: Jalan tol Sumatera penggerak perekonomian masyarakat

Pewarta: Achmad Zaenal M
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019