Muktamar V PKB akan bahas tiga isu prioritas

19 Agustus 2019 09:28 WIB

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah (tengah), Ketua Organizing Committee Muktamar V PKB Lukmanul Khakim (kanan) dan Wakil Sekjen PKB Ahmad Iman (kiri). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Yang pertama adalah pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul, SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing

Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan diselenggarakan di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, pada 20-22 Agustus 2019 akan membahas tiga isu prioritas.

"Ada tiga prioritas isu yang akan menjadi concern selama Muktamar. Yang pertama adalah pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul, SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing," ujar Ketua DPP PKB sekaligus Ketua SC Muktamar V PKB, Ida Fauziyah, di Badung, Senin

Baca juga: Seminar UMKM se-Bali awali Muktamar PKB
Baca juga: PKB selenggarakan Munas Alim Ulama, jelang Muktamar V di Bali

Menurutnya, isu tersebut selaras dengan dengan concern Presiden Joko Widodo pada lima tahun yang akan datang yaitu pada SDM yang unggul untuk membangun Indonesia maju.

Ia mengatakan, prioritas kedua adalah pihaknya akan memprioritaskan kepada pengembangan ekonomi kerakyatan dalam rangka memberdayakan kaum mustadh'afin, kaum yang lemah dan yang terlemahkan.

Ketiga adalah pengembangan dakwah sosial dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan yang damai yang beradab.

"Saya kira kebutuhan masyarakat saat ini adalah bagaimana dakwah yang memberikan rasa aman bagi seluruh stakeholder bangsa ini," kata Ida Fauziyah.

Menurutnya, dakwah yang dikembangkan adalah dakwah yang Rahmatan lil Alamin yang memberikan kedamaian bagi seluruh warga bangsa.

Ida Fauziyah menjelaskan, Muktamar V PKB juga akan membahas sejumlah isu seperti platform Partai Kebangkitan Bangsa lima tahun kedepan, merumuskan garis besar program partai untuk lima tahun yang akan datang dan membahas AD/ART partai.

"Selain itu kami akan membahas dan kemudian memberikan rekomendasi yang akan kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjalankan pemerintahan kedua beliau pada lima tahun kedepan," katanya.

Ida Fauziyah menambahkan, rekomendasi yang akan diberikan tersebut adalah saran-saran strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak akan membahas terkait permasalahan menteri karena itu domain dan hak prerogatif Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Baca juga: Muktamar V PKB usung tema "Melayani Ibu Pertiwi"
Baca juga: PKB: Muktamar sahkan tim pengkajian Amandemen UUD 1945