Terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain
Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara bekerjasama untuk mengurangi penggunaan kertas dalam setiap kegiatan administrasi pemerintahan, misalnya penerbitan Surat Keputusan (SK) CPNS, surat pengangkatan, surat penetapan pensiun.
"Dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai pennandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan BKN di Jakarta, Senin.
Kerja sama dua lembaga dalam Nota Kesepahaman itu menekankan percepatan layanan dan efisiensi proses bisnis di segala aspek, termasuk pengurangan tahapan-tahapan birokrasi yang masih menggunakan cara konvensional.
Baca juga: Sri Mulyani minta pejabat Kemenkeu tidak pasif
Misalnya, dengan pengurangan penggunaan kertas dalam birkoraksi, Sri Mulyani menginginkan adanya penghematan anggaran di instansi pemerintah.
Anggaran instansi pemerintah untuk belanja biaya pencetakan, dan biaya operasional ruang penyimpanan berkas, dapat berkurang atau dapat dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif. Kinerja para birokrat juga dapat lebih efisien karena adanya penghematan waktu.
Saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 80.072 orang. Setiap tahunnya, lembaga bendahara negara itu memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun. Dengan pengurangan kertas untuk semua kegiatan administrasi itu, Sri Mulyani yakin efisiensi anggaran akan lebih signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga menuturkan, kebutuhan akan perangkat IT seperti komputer untuk kegiatan kepegawaian juga akan dihemat. Awalnya BKN perlu menyewa komputer untuk kegiatan kepegawaian. Ke depannya, BKN akan memanfaatkan perangkat komputer yang dimiliki Kemenkeu di berbagai daerah.
"Jadi sebetulnya komputer-komputer itu ada hanya saja koordinasinya sangat sulit karena itu dimiliki daerah. Jadi untuk tes kali ini kami mengupayakan penggunaan komputer-komputer di daerah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa komputer," jelas Bima.
Sehingga, kedua langkah tersebut dapat memberikan efisiensi baik dalam pelayanan maupun biaya.
"Banyak sekali anggaran yang harusnya bisa disimpan untuk digunakan sebagai pengembangan sistem informasi. Jadi saya sangat bahagi dengan nota kesepahaman kni. Karena dari sisi SDM kita sudah cukup berkembang, tapi dari sisi teknologinya belum," kata Bima.
Baca juga: Kemenkeu ajak pemuda Pontianak kurangi sampah plastik
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
