Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia dan Pemerintah Kota Surabaya merumuskan kurikulum anti korupsi untuk pelajar sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Pahlawan, Jawa Timur.Wali Kota bersama SPAK Indonesia membahas terkait rumusan kerangka kurikulum pendidikan anti korupsi. Nantinya kurikulum ini akan dikemas menjadi mata pelajaran dan diterapkan kepada siswa-siswi tingkat SD/MI sampai SMP/MTs se-Surabaya.
"Kalau pembuatan kurikulum ini tidak menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwali), bisa langsung dijalankan dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menggelar audiensi dengan Direktur SPAK Indonesia Maria Kresentia di Balai Kota Surabaya, Selasa (20/8).
Pada pertemuan tersebut, Wali Kota bersama SPAK Indonesia membahas terkait rumusan kerangka kurikulum pendidikan anti korupsi. Nantinya kurikulum ini akan dikemas menjadi mata pelajaran dan diterapkan kepada siswa-siswi tingkat SD/MI sampai SMP/MTs se-Surabaya.
Risma mengatakan bahwa metode ini adalah pencegahan korupsi. Melalui metode itu, anak-anak akan dikenalkan apa itu pendidikan anti korupsi melalui mata pelajaran yang akan disampaikan sehingga dengan cara ini menjadi metode pendidikan karakter bagi pelajar sedini mungkin.
Ia menjelaskan kurikulum anti korupsi nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Pelajaran itu akan dikemas semenarik mungkin agar siswa-siswi tidak bosan dan tetap tertarik mengikuti pelajaran tersebut.
Menurut dia, yang paling penting dari kurikulum ini adalah penerapannya secara terus menerus dimulai dari hal-hal sederhana. "Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa," kata wali kota perempuan pertama di Surabaya.
Baca juga: Bank BTN - KPK kerja sama implementasi budaya anti korupsi
Sementara itu, Direktur SPAK Indonesia, Maria Kresentia menjelaskan, pertemuan ini adalah kerja sama lanjutan setelah tahun 2016 lalu. Sebelumnya, di tahun itu, Wali Kota Risma bersama SPAK pernah membagikan 1.000 modul anti korupsi berupa alat permainan kepada 1.000 guru PAUD se-Surabaya.
"Mengembangkan dari tahun 2016 itu, kali ini kerja sama kami ikut membantu mewujudkan rencana ibu wali membuat kurikulum anti korupsi. Kami merasa sangat cocok dengan visi Ibu Risma membangun anti korupsi sebagai pendidikan karakter anak-anak," kata Maria.
Untuk menciptakan kematangan kurikulum ini, Maria memastikan, bahwa SPAK nantinya akan menggelar diskusi dalam sebuah forum yang melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), serta Dispendik Kota Surabaya. "Jadi bentuknya adalah berupa mata pelajaran PPKN," katanya.
Selain pembuatan kurikulum anti korupsi, Maria menyebut, hasil dari audiensi dengan Wali Kota Risma yakni memberikan modul anti korupsi di seluruh perpustakaan-perpustakaan Surabaya. Hal tersebut untuk memaksimalkan pendidikan karakter tidak hanya di dalam ruang kelas saja, namun di perpustakaan umum juga disediakan.
"Modulnya nanti kami siapkan berupa permainan," katanya.
Namun, kata Maria, melihat jumlah perpustakaan di Surabaya yang mencapai 1.000 lebih, maka dari itu pihaknya memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya. "Ini akan segera kami realisasikan," katanya.
Sebagai diketahui, gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan ini diisi dan diberdayakan oleh perempuan seluruh Indonesia. Agen-agen SPAK terdiri dari berbagai latar belakang perempuan. Mulai dari ibu rumah tangga, aktivis, guru, hingga perempuan yang berkarir di pemerintahan dan swasta.
Baca juga: Parang ULM menilai penjaringan calon pimpinan KPK cacat prosedur
Baca juga: Gubernur Kalbar minta KAD Anti Korupi stop penyimpangan anggaran
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
