Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan tiga tahapan pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur selama periode pembangunan pada 2020.Infrastruktur sudah ditetapkan. Saya baru ditelepon menteri keuangan soal kebutuhan anggaran 2020. Sedang disiapkan oleh Kemenkeu Jakarta
"Infrastruktur sudah ditetapkan. Saya baru ditelepon menteri keuangan soal kebutuhan anggaran 2020. Sedang disiapkan oleh Kemenkeu Jakarta," kata Menteri Basuki seusai menyampaikan kuliah umum di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, Selasa.
Menurut Basuki, dari tiga tahapan itu, pertama yang dilakukan adalah mendesain kawasan. Desain meliputi Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan mencakup Istana Negara, kantor-kantor kementerian, perumahan, dan kawasan komersialnya.
"Sekarang disiapkan (lahan) 180 ribu hektare. Bappenas untuk awalnya untuk kebutuhan bangunan pemerintahan sekitar 40 ribu hektare," kata Basuki.
Tahap kedua, kata Basuki, dilakukan desain kriteria prasarana dasar seperti jalan, drainase, waduk, serta air bersih. Untuk akses transportasi tidak hanya jalan darat melainkan juga rel kerera api. Kemudian pada tahap ketiga yakni pembangunan perumahan dan perkantoran.
"Yang akan kita bangun adalah prasarana dasarnya dulu seperti jalan, drainase, air bersih, dan beberapa kantor," kata dia.
Sementara itu, kata dia, untuk pembiayaan keseluruhan pembangunan ibu kota baru antara lain 19 persen bersumber dari APBN khususnya untuk prasarana dasar. Selain itu, 54 persen berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari swasta dan BUMN.
Menurut Basuki, untuk proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur baru akan dimulai pada 2024. Mulai dari jajaran Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kantor Kepresidenan.
"Targetnya 2023-2024 Kementerian PU harus yang pertama kali pindah ke Kalimantan. Itu targetnya Bapak Presiden," kata dia.
Baca juga: Tidak ada kesulitan siapkan lokasi ibu kota baru, kata Menteri LHK
Baca juga: Mendagri tegaskan ibu kota baru tidak menjadi daerah otonomi
Baca juga: Legislator ingin rencana pindah ibu kota jangan cuma soal tata ruang
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
