"Ini adalah kriteria desain yang harus kita sepakati. Dengan demikian ibu kota negara merupakan representasi dari bangsa yang unggul," kata Menteri Basuki saat memberikan kuliah umum di Grha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa.
Menurut Basuki, ibu kota negara baru dirancang dengan visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. "Selama 74 tahun Indonesia merdeka ada peningkatan peradaban manusia Indonesia melalui representasi pembangunan ibu kota negara ini," kata dia.
Basuki menegaskan proses pemindahan ibu kota ini, menurut Basuki, telah melalui kajian mendalam agar pemindahan ini tidak menjadi sia-sia. Pemerintah bahkan juga sudah mengkaji pengalaman 78 proses pemindahan ibu kota negara di seluruh dunia.
"Kita akan jadikan kota yang inklusif secara sosial produktif secara ekonomi dan ramah lingkungan. Ini sudah kita kerjakan sejak tahun lalu secara diam-diam," kata dia.
Dalam aspek kerawanan bencana, menurut dia, lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ini juga memiliki tingkat risiko lebih kecil dibanding tempat lainnya. Meski BMKG pernah mencatat ada tsunami namun tidak lebih dari setengah meter di Kecamatan Semboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim.
Ia menjelaskan selama periode pembangunan pada 2020, ada tiga tahapan yang akan dilakukan. Pertama yakni mendesain kawasan. Desain meliputi Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan mencakup Istana Negara, kantor-kantor kementerian, perumahan, dan kawasan komersialnya.
"Sekarang disiapkan (lahan) 180 ribu hektare. Bappenas untuk awalnya untuk kebutuhan bangunan pemerintahan sekitar 40 ribu hektare," kata Basuki.
Tahap kedua, kata Basuki, dilakukan desain kriteria prasarana dasar seperti jalan, drainase, waduk, serta air bersih. Untuk akses transportasi tidak hanya jalan darat melainkan juga rel kerera api. Kemudian pada tahap ketiga yakni pembangunan perumahan dan perkantoran.
"Yang akan kita bangun adalah prasarana dasarnya dulu seperti jalan, drainase, air bersih, dan beberapa kantor," kata dia.
Sementara itu, lanjut Basuki, dana yang dibutuhakn untuk pembangunan ibu kota baru tersebut diperkirakan mecapai sekitar Rp460 triliun, yang bersumber dari dana APBN sebesar 19 persen, sisanya dari hasil Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 54 persen dan dari pihak swasta 26 persen. Keterlibatan swasta di sini menurutnya dalam bentuk investasi.
Baca juga: Pengamat: Regulasi pemindahan ibu kota belum komprehensif
Baca juga: Pemerintah pindahkan ibu kota karena beban di Pulau Jawa berat
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
