Pasalnya, kata Agung di Jakarta, Rabu, DKI akan tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia meski pusat pemerintahan berpindah.
"Ibu kota bisa di mana saja. Namun, Bapak Kota tetap di Jakarta sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, revitalisasi tetap akan dilakukan sebagai bagian dari City Regeneration (penataan kembali perkotaan) Jakarta," kata Agung.
Menurut Agung, revitalisasi tersebut dibutuhkan meski ada pemisahan ibu kota dan pusat ekonomi karena banyak orang yang akan tetap ingin ke pusat ekonomi tersebut seperti di belahan dunia lain, yakni New York di AS, Sydney, atau Melbourne di Australia.
Baca juga: Pengamat ingin fase 2 MRT terintegrasi seluruhnya dengan TransJakarta
Untuk city regeneration sendiri, Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp571 triliun yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Adapun Transjakarta membutuhkan sekitar Rp14 triliun di luar biaya operasional yang diambil dari dana subsidi (public service obligation/PSO) pemerintah daerah.
"Transjakarta membutuhkan setidaknya Rp10 triliun. Revitalisasi khusus untuk angkutan umum (rekanan) itu Rp4 triliun. Itu baru capex [capital expenditure] saja. Belum operasional tiap hari," ucapnya.
Sebagai informasi, untuk subsidi (PSO) dari pemerintah bagi kegiatan operasional tahun 2019, Transjakarta menerima sebesar Rp3,2 triliun yang diambil dari APBD DKI 2019.
Kini, Transjakarta telah merambah rute koridor 13 dan non-BRT ke wilayah penyangga, misalnya Bekasi, Tangerang, dan Depok. Dengan seluruh biaya operasional masih ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Transjakarta menjangkau 95 persen wilayah Jakarta.
Baca juga: Anies manfaatkan Transjakarta untuk integrasi antarmoda transportasi
"Coverage layanan Transjakarta sebenarnya sudah merambah Jabodetabek, bukan Kota Jakarta," ujarnya.
Namun, hasilnya memang belum semaksimal yang diharapkan, yakni 95 persen meski pembiayaan fokus di Pemprov DKI.
Ia berharap ke depan akan tercapai dengan target 10.047 unit beroperasi itu. Pada saat ini sendiri baru 79 persen wilayah dari warga sudah terakses.
Baca juga: Megawati dukung pemerintah pindahkan ibu kota negara ke Kaltim
Pemerintah pusat menganggarkan dana Rp466 triliun untuk proyek pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Sekitar 19 persen dari anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset.
Sisanya 81 persen dalam bentuk KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
