Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Bangkalan, Jawa Timur menyatakan, lebih dari separuh rumah tempat tinggal warga di Kabupaten Bangkalan, tidak layak huni.Salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni
"Sesuai data, jumlah rumah warga yang tidak layak huni huni sebanyak 118.834 unit, sedangkan yang layak huni hanya sebanyak 111.520 unit," kata Humas Bappeda Pemkab Bangkalan Feilgie Surya Pranata di Bangkalan, Minggu.
Ini berarti, sambung dia, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangkalan lebih banyak 7.314 unit dibanding jumlah rumah warga yang layak huni, dan oleh karenanya, kini Pemkab Bangkalan terus berupaya menggiatkan program pemberdayaan guna membantu warga yang kurang mampu.
Salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Baca juga: SMF targetkan tiga kota dalam pembiayaan program Kota Tanpa Kumuh 2019
Program Kotaku, sambung dia, merupakan program kerja sama antara Pemkab Bangkalan dengan Kementerian PUPR, sedangkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, merupakan kerja sama antara Pemkab Bangkalan dengan Pemprov Jatim.
Sebelumnya, saat menjadi narasumber dalam acara persiapan teknis tentang pelaksanaan program Kotaku, Surya Pranata menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi faktor permasalahan dalam aspek perumahan dan pemukiman di Kabupaten Bangkalan.
Selain karena keterbatasan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, juga karena permukiman kumuh yang makin meluas, ujarnya.
Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, juga menjadi salah satu kendala yang perlu menjadi perhatian semua pihak.
Pemkab Bangkalan, sambung dia, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti adanya pengawasan dan pengendalian perizinan terkait pemukiman, standar teknis, dan kelaikan fungsi serta adanya upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara diadakannya penyuluhan, bantuan teknis, serta pembimbingan.
Hanya saja, upaya yang telah dilakukan itu belum membuahkan hasil yang maksimal, karena kesadaran kolektif akan standar lingkungan sehat dan persoalan ekonomi warga yang belum mendukung juga menjadi permasalahan umum di Kabupaten Bangkalan.
"Maka dari itu, ke depan perlu ada upaya sistemik untuk mengatasi permasalah ini," kata Feilgie Surya Pranata, menjelaskan.
Baca juga: Program Kotaku PUPR rehabilitasi situs sejarah Kerajaan Aceh
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
