Kalau membicarakan potensi konflik selalu ada, tetapi dugaan saya masyarakat yang ada di dalam wilayah calon ibu kota ini mempunyai keberterimaan yang tinggi dengan masuknya pendatang dalam jumlah besar dan cepat.
Terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai lokasi ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta memunculkan perasaan campur aduk bagi masyarakatnya. Senang, bangga, namun muncul pula rasa kekhawatiran.
Masyarakat Penajam senang karena artinya tidak perlu lagi pergi terlalu jauh ke Jakarta untuk mengurus berbagai keperluan terkait administrasi usaha. Dengan demikian, akan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Demikian kata Haji Amir Sindrang, warga Penajam yang juga matan Ketua KONI Penajam Paser Utara ditemui ANTARA di kota Kabupaten Penajam Paser Utara beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran yang muncul justru dari aspek sosial, terkait kerukunan bermasyarakat, mengingat nantinya lebih dari sejuta Aparat Negeri Sipil (ASN) akan pindah ke sana.
Sekretaris Umum DPP Perkumpulan Keluarga Besar Suku Kalimantan Rudiansyah mengatakan masyarakat asli Paser siap saling dukung dan membantu untuk perpindahan ibu kota. Mereka akan memegang teguh landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun dia berharap adat istiadat tetap dijaga.
”Kita saling mendukung dan membantu dalam segala hal. Namun, kita tetap berprinsip ‘di mana bumi di pijak di sana langit dijunjung’. Jangan sampai kami tergerus,” ujar dia.
Pemikiran ini dilontarkannya dengan menimbang apa yang terjadi di Jakarta, di mana orang-orang Betawi lebih banyak terpinggirkan karena urbanisasi yang begitu kuat.
Baca juga: Pemerintah perlu kebijakan baru terkait pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Mahfud MD: Tiada pelanggaran prosedur dalam pemindahan ibu kota
Ini desa terdekat dari lokasi ibu kota baru Indonesia
Beragam
Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud mengatakan 60 persen penduduk di sana merupakan transmigran asal Jawa, 35 persen merupakan pendatang dari Bugis, dan sisanya campuran orang asli Paser dan suku lainnya.
Semua hidup berdampingan dan saling menghormati budaya masing-masing.
Masyarakat Penajam, menurut dia, juga cukup religius. Sampai saat ini, setiap pagi anak-anak diwajibkan menjalankan shalat dhuha, sehingga terpilihnya kabupaten itu sebagai bagian dari ibu kota baru diyakininya sebagai jawaban dari doa-doa mereka.
“Insya Allah terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Abdul Gafur.
Sementara itu, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan mereka yang akan pindah ke pusat pemerintahan di ibu kota baru tentu lebih banyak aparatur negara. Sehingga diyakininya tatanan bermasyarakat sudah terbentuk baik.
Jika pun ada kekhawatiran migrasi penduduk ke ibu kota baru memunculkan pergeseran kehidupan sosial-budaya di Kalimantan Timur, khususnya di perbatasan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Edi mengatakan itu akan menjadi tugas bersama dengan jajaran di kabupaten, alim ulama, TNI/Polri untuk membina umat agar tidak mengarah pada pergeseran kehidupan sosial-budaya ke arah negatif.
“Tidak perlu pula menyikapinya secara berlebihan. Kutai Kartanegara ini daerah terbuka, masyarakat ramah dan religius. Sebagian besar urbanisasi, karena memang daerah investasi,” kata Edi.
Sehingga warga lokal sudah terbiasa bersosialisasi dengan pendatang dari luar pulau. “Makanya ada kesepakatan, siapapun orangnya, dari mana pun asalnya, dia tetap warga kita,” lanjutnya.
Ia berharap terbangun kebersamaan dan apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat asli maupun lokal terkait pergeseran nilai-nilai sosial budaya tidak terjadi.
Baca juga: Pembangunan infrastruktur ibu kota baru jangan eksploitasi SDA
Baca juga: Dari data OSS, BKPM sebut belum ada investor tertarik di ibu kota baru
Kaji tingkat tapak
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara menyebut keberterimaan masyarakat di daerah Penajam Paser Utara, yang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai lokasi ibu kota negara baru cukup tinggi jika melihat sejarah migrasi di daerah tersebut.
"Kalau membicarakan potensi konflik selalu ada, tetapi dugaan saya masyarakat yang ada di dalam wilayah calon ibu kota ini mempunyai keberterimaan yang tinggi dengan masuknya pendatang dalam jumlah besar dan cepat," kata Herry menanggapi pemindahan 1,5 juta ASN ke ibu kota baru.
Menurut Herry, karena memang sejarah migrasi di daerah Kalimantan Timur tersebut menunjukkan perjumpaan yang cukup bagus antaretnis.
Sebuah kejutan Presiden Joko Widodo memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru, karena sejak awal banyak yang mengira lokasinya akan di Kalimantan Tengah, mengikuti suasana politik dan romantisme sejarah pilihan Presiden Soekarno untuk Palangkaraya begitu kuat, kata Herry.
api pertimbangan yang lebih obyektif dari lima hal, yaitu pertama, risiko bencana lebih minimal baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor. Kedua, lokasi strategis di tengah Indonesia.
Ketiga, berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur relatif lengkap, dan kelima, lahan dikuasai pemerintah seluas 180,000 hektare dengan asumsi dapat mengurangi konflik agraria.
Namun demikian, Herry mengatakan sebuah kajian yang tidak hanya bicara di tingkat provinsi atau kabupaten, tetapi justru tingkat “tapak” yaitu calon lokasi riil dari wilayah calon ibu kota baru pemerintahan perlu dilakukan mengingat potensi konflik itu selalu ada.
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan, aset warga yang ada saat ini perlu dipertahankan dan jangan sampai warga terpinggirkan oleh konglomerat gara-gara persoalan jual-beli tanah di calon ibu kota baru.
“Saya kira harga tanah tidak sebesar isu yang terbangun sekarang. Media silahkan cek sendiri. Hanya isu berlebihan dibandingkan dengan kondisi harga sebenarnya,” kata Edi kepada ANTARA di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah mengatakan, aset warga yang ada saat ini perlu dipertahankan dan jangan sampai warga terpinggirkan oleh konglomerat gara-gara persoalan jual-beli tanah di calon ibu kota baru.
“Saya kira harga tanah tidak sebesar isu yang terbangun sekarang. Media silahkan cek sendiri. Hanya isu berlebihan dibandingkan dengan kondisi harga sebenarnya,” kata Edi.
Untuk urusan jual beli tanah ini ia akan segera berbicara dengan camat setempat untuk jangan terlalu mudah menjual tanah mereka, karena harus direncanakan dengan baik.
“Aset mereka yang ada (existing) perlu dipertahankan. Warga jangan sampai terpinggirkan oleh konglomerat,” ujar dia.
Menurut Edi, belum ada laporan sampai ke dirinya perihal kabar maraknya transaksi jual beli tanah di lokasi calon ibu kota baru. “Gambarannya masih normal. Sudah hukum alam saat mencari tanah pembeli minta harga rendah, penjual minta harga tingginya”.
Hingga saat ini, menurut dia, belum diketahui detail titik koordinat ibu kota baru. Informasi yang diperoleh hanya berdasarkan pengumuman Presiden Joko Widodo pada Senin (26/8), yang menyebut lokasi ibu kota baru ada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.*
Baca juga: Wajah-wajah "semringah" warga calon ibu kota baru
Baca juga: BKKBN nyatakan kesiapan pindah ke Ibu Kota baru
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
