Saat ini memang kita masih mengandalkan APBD, DAK maupun DAU dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi berharap dana dari pemerintah pusat akan mengalir ke sana, khususnya dengan momentum ditetapkannya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai ibu kota baru.
Hadi Mulyadi di Samarinda, Senin, mengatakan dana pusat ke daerah tersebut akan memberikan manfaat positif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
Selama ini, lanjut Hadi, masyarakat di luar Pulau Jawa selalu melihat adanya kesenjangan pembanguan, khususnya yang mendapatkan pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui APBN.
Baca juga: Ibu kota baru, masyarakat lokal jangan tergerus
"Saat ini memang kita masih mengandalkan APBD, DAK maupun DAU dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Hadi menjelaskan asal dana pemerintahannya.
Tetapi dengan adanya keputusan dan ketetapan Pemerintah Pusat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi Ibu Kota Negara (IKN) atau pusat pemerintahan baru, maka sangat diharapkan semakin banyak lagi dana yang masuk ke daerah.
Menurut Hadi, dengan berstatus ibu kota baru akan banyak membawa dampak baik untuk daerah ini. Selain ekonomi masyarakat meningkat, pertumbuhan pembangunan infrastruktur akan semakin besar.
Baca juga: Pemerintah perlu kebijakan baru terkait pemindahan ibu kota negara
Tetapi, ia mengatakan itu semua dapat terlaksana jika ada dukungan keuangan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Sehingga daerah dan rakyat dapat merasakan manfaatnya.
"Karena itu, rakyat Kaltim harus bersiap-siap meningkatkan kualitasnya sesuai bidang keahlian masing-masing. Terutama generasi muda, sehingga mampu bersaing dengan para pendatang dari luar daerah," ujar dia.
Baca juga: Wajah-wajah "semringah" warga calon ibu kota baru
Baca juga: Menyusuri lokasi ibu kota baru
Pewarta: Arumanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2019
