"Saya belum dengar, tetapi 'welcome' aja kalau mereka ingin ikut dalam proyek KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)," katanya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Mahfud MD: Tiada pelanggaran prosedur dalam pemindahan ibu kota
Baca juga: Ibu kota baru, Wagub Kaltim berharap dana pusat mengalir ke daerah
Baca juga: Angkutan umum akan jadi tulang punggung transportasi ibu kota baru
Baca juga: Menakar kesiapan sektor transportasi calon ibu kota negara
Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam.
Budi menjelaskan sistem transportasi yang akan dikembangkan di ibu kota baru adalah kendaraan berbasis tenaga listrik dan mengutamakan angkutan massal.
"Sebagai ilustrasi saja, kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju Kota Baru dan menuju Samarinda. Kalau ini KPBU, dan siapapun itu, termasuk China, kami 'welcome'," katanya.
Bukan hanya China, Menhub menegaskan semua pihak terbuka untuk bekerja sama menggarap infrastruktur transportasi di ibu kota baru.
"Yang penting kan kita punya konsep, dia boleh memberikan usulan nanti. Tidak harus China. Siapapun bisa, termasuk dalam negeri juga bisa," katanya.
Hanya saja, kata dia, pembangunan infrastruktur transportasi itu diharapkan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesedikit mungkin.
Yang jelas, Budi mengatakan konsep transportasi di ibu kota baru direncanakan secara menyeluruh, termasuk menghubungkan antarperkantoran.
"Katakanlah satu ide membuat AGT (automated guided transit) dihubungkan antarkantor ke istana sehingga kalau kita rapat enggak perlu bawa mobil sendiri," katanya.
Nantinya, kata dia, ada kereta yang akan melayani secara terus-menerus dan menghubungkan akses antarperkantoran.
"Yang lain, dengan kendaraan-kendaraan listrik. Kami akan finalkan minggu ini. Kami akan lapor kepada Presiden mengenai konsep transportasi ibu kota baru di Kaltim," kata Budi.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019