"Kami di Jakarta punya PR yang cukup besar karena memfasilitasi seluruh warga. Itu artinya memberikan prioritas justru kepada yang paling membutuhkan," kata Anies di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, bila sebuah kota bisa ramah kepada penyandang disabilitas, ramah kepada anak usia dini, ramah kepada lansia, otomatis kota itu akan ramah kepada semuanya.
Anies yang membicarakan hal tersebut dalam lokakarya bertema "Pertukaran Informasi berkelanjutan tentang Peluang Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam dan/atau dengan Masyarakat Sipil di Jakarta dan Berlin" sebagai tindak lanjut dari 25 tahun hubungan sister city antara Jakarta-Berlin, menyebut bahwa dengan memperhatikan semua orang, akan membuat perlakuan pada semua orang menjadi baik.
Baca juga: PT LRT Jakarta pastikan fasilitas layanan ramah penyandang disabilitas
"Jadi, dengan kita memperhatikan itu semua, justru seperti apa kota kita memerlakukan anak-anak, orang tua, dan penyandang disabilitas, otomatis kita akan memerlakukan semuanya dengan baik. Jadi, kita berharap lokakarya ini benar-benar nantinya berorientasi pada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengubah," ujar Anies.
Anies menjelaskan bahwa perumusan kebijakan ramah anak, orang tua, dan penyandang disabilitas di Jakarta harus dimulai dari perubahan perspektif yang berorientasi pada kesetaraan kesempatan. Hal ini mengingat fungsi dari Pemprov DKI Jakarta bukan sekadar menegakkan aturan, melainkan pembuat aturan.
"Oleh karena itu, seluruh aturan harus ditinjau kembali agar bisa mengikuti prinsip kesetaraan, mulai dari fasilitas infrastruktur keras (jalan, gedung, dan alat transportasi) sampai dengan infrastruktur lunak, seperti kesetaraan dan kesempatan belajar maupun berusaha," ucapnya.
Pada tahun 2018, kata Anies, peraturan gubernur pertama (Pergub DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018) adalah soal menyetarakan kesempatan.
Setiap Pemprov DKI Jakarta melakukan rekrutmen, berkewajibannya adalah memberikan persentase kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Penyandang disabilitas harapkan infrastruktur nyaman
"Tujuannya, lagi-lagi, adalah menyamakan. Bila kita menyaksikan teman-teman penyandang disabilitas bekerja dan berkarya, mereka berkarya juga dengan amat baik. Bahkan, kalau melihat apa yang mereka kerjakan sering kali justru melampui saudara-saudaranya yang tidak memiliki kebutuhan khusus," tutur Anies.
Anies menambahkan bahwa perjuangan untuk mendorong kesadaran atas kesetaraan bagi penyandang disabilitas masih panjang.
"Oleh karena itu, kebijakan berorientasi pada kesetaraan dan keberpihakan pada kelompok disabilitas tidak boleh berhenti di internal Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga digaungkan keluar sehingga menjadi gerakan di setiap aspek kehidupan," tuturnya.
Lokakarya tersebut dihadiri dan diisi juga oleh Deputy Head of Mission, Embassy of the Federal Republic of Germany untuk Republik Indonesia Hendrik Barkeling; Prof. dr. Michael Wahl, Kepala Institut Ilmu Seni dan Ilmu Sosial dari Humbolt University; dan Irdanelly D.J., S.E., Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin); serta perwakilan dari Kementerian Sosial RI, Fakultas Ilmu Kebudayaan Universitas Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
