"Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah dengan populasi terbesar per kilometer. Dengan memindahkan ibu kota pun kondisi populasi penduduk Pulau Jawa tetap akan padat. Jadi ini harus dicarikan solusi juga," ujar Anthony Budiawan kepada ANTARA di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta pada Selasa.
Dia menjelaskan bahwa ada atau tidak ada ibu kota baru negara, masalah kepadatan penduduk di Pulau Jawa harus ada solusinya.Dengan demikian hal ini tidak bisa dijadikan alasan kemudian harus pindah ibu kota.
Baca juga: Amien Rais tuding Pemerintah tunggu kajian China soal pindah ibu kota
Baca juga: Fadli Zon minta biaya pindah ibu kota tidak gunakan dana asing
"Pemindahan ibu kota baru negara sebetulnya sah-sah saja, tetapi harus dilakukan secara benar dan manfaatnya harus bisa dinikmati oleh rakyat secara keseluruhan serta jangan sampai membebani rakyat," katanya usai menghadiri seminar pemindahan ibu kota negara.
Sebelumnya Pemerintah telah memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan karena menilai beban di Pulau Jawa terlalu berat.
Baca juga: Ibu kota baru, Wagub Kaltim berharap dana pusat mengalir ke daerah
Presiden Joko Widodo menyebut bahwa beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.
Menurut Jokowi, beban Kota Jakarta sebagai kota pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat padat.
Pemerintah telah melakukan kajian kepada sejumlah calon kawasan ibu kota dan menilai jika ibu kota pemerintahan tetap di Pulau Jawa maka bebannya akan semakin berat.
Indonesia, ujar Presiden, membebankan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan di Pulau Jawa sehingga kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan air sudah sangat parah.
Baca juga: Ibu kota pindah, Indef sarankan Jakarta jadi pusat layanan jasa
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
