KPK: pencegahan korupsi sulit berhasil jika tidak didukung elemen lain

4 September 2019 20:04 WIB

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan keterangan terkait dengan penetapan tujuh tersangka kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada tahun 2019 di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (4-9-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi sulit berhasil jika tidak didukung oleh komitmen yang sama kuatnya dari elemen lain.

"Upaya pencegahan sulit berhasil jika tidak didukung oleh komitmen para kepala daerah itu sendiri, termasuk seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta instansi-instansi terkait lainnya," ucap Basaria di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu ketika menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan selama 2 hari berturut-turut di tiga daerah: Sumatera Selatan, Jakarta, dan Kalimantan Barat.

Baca juga: ICW: Basaria Panjaitan jadi capim KPK dengan beban ganda

Basaria menyatakan bahwa OTT memang bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi.

"Sebenarnya upaya-upaya pencegahan yang terus dilakukan KPK, khususnya para pimpinan (KPK), ke wilayah-wilayah. Ada yang sering kita dengar adanya LHKPN para penyelenggara negara. Ini suatu cara untuk pencegahan sehingga harta seluruh kekayaannya bisa kita ikuti pertambahan atau pengurangannya," kata Basaria.

Selain itu, kata dia, upaya pencegahan korupsi yang dilakukan juga melalui pendidikan antikorupsi, salah satunya melalui bus KPK "Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi".

"Akhir-akhir ini kami lakukan juga keliling bus antikorupsi seluruh nusantara, kemudian ada kajian yang dilakukan litbang, masukan-masukan yang diberikan kepada instansi-instansi terkait mulai dari pangan, pendidikan, dan sumber daya alam," ujar Basaria.

Baca juga: KPK kerja sama pemda optimalkan pendapatan dan penertiban aset daerah

Bahkan, KPK juga membuat terobosan untuk memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan bentuk unit koordinator wilayah.

"Salah satunya men-trigger para APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) di daerah untuk penguatan para APIP ini supaya juga mereka memiliki keberanian-keberanian untuk melakukan hal yang sama, khususnya pencegahan," katanya.

KPK juga memberdayakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah, termasuk juga setiap mengumpulkan para kepala daerah, lembaganya juga mengundang aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Dengan harapan, mereka melakukan hal yang sama, khususnya untuk pencegahan (korupsi)," kata Basaria.