Moeldoko sebut PLTA Sungai Kayan dukung listrik calon ibu kota baru

4 September 2019 20:08 WIB

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2019). ANTARA/Joko Susilo

Tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi Sungai Kayan tidak jauh dari Kaltim

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan ketersedian listrik untuk calon ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa tercukupi dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan yang berlokasi di Desa Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

"Tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi Sungai Kayan tidak jauh dari Kaltim. Jadi, menurut saya sudah terkakulasi," kata Moeldoko saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Menurut Moeldoko, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim sudah dianalisa secara baik oleh Bappenas, termasuk daya dukung untuk projek pembangunan sudah dikaji dengan baik.

Baca juga: Rusia dukung rencana pemindahan ibu kota Indonesia

Dalam pemberitaan ANTARA sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan head of agreement atau perjanjian kerja sama antara PT Kayan Hidro Energi (KHE) dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (15/9/2019).

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan perjanjian kerja sama yang baru saja dilakukan adalah kerja sama B to B (business to business) atau kerja sama antar perusahaan.

Gubernur menyebutkan, nilai investasi pembangunan PLTA ini cukup tinggi. Untuk tahap pertama (Kayan I) dengan kapasitas 900 MW, diinformasikan nilai kontraknya mencapai sekitar 2,2 miliar dolar AS atau sekira Rp33 triliun (dengan nilai kurs Rp 15.000 per USD) ini.

Sementara, untuk daya mampu hingga 9 ribu MW seperti yang direncanakan, nilai investasinya bisa mencapai Rp500 triliun lebih.

Moeldoko mengatakan, pembangunan PLTA Kayan di Kaltara, sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi di Indonesia, utamanya di wilayah Kalimantan.

Hal ini, lanjut Moeldoko, juga sejalan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Kalimantan.

“Yang jelas, kita dari KSP (Kantor Staf Presiden) akan terus mengawal, hingga pembangunan PLTA ini terwujud. Dan kita juga siap membackup, untuk penyelesaian apabila ada hambatan-hambatan di lapangan nanti,” tegas mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Kepala BPPT dorong ibu kota ramah lingkungan lewat IEMS 2019
Baca juga: Moeldoko harap mobil listrik siap digunakan di ibu kota baru