Dosen Senior Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang juga pegiat perempuan Ani Widyani Soetjipto di Jakrta, Kamis mengatakan, Menteri PPPA haruslah memiliki keahlian di bidang kesetaraan gender sebagai mandat perjuangan Indonesia dalam Konvensi CEDAW dan UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
"Dia harus tahu bahwa terbentuknya Kementerian PPPA juga merupakan madat dari Konvensi CEDAW, dan tantangan pengarusutamaan gender ke depan sangat berbeda dengan tantangan di masa lalu," kata dia.
Baca juga: Kesetaraan gender harus direspons bersama, sebut Komnas Perempuan
Salah satu tantangan dalam mencapai kesetaraan peremouan adalah semakin menguatnya konservatisme di dunia, hal ini juga yang membuat sejumlah kebijakan untuk menyetarakan perempuan dengan laki-laki menjadi terhambat, seperti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Selain itu menteri yang baru juga harus memiliki pemahaman bahwa masalah perempuan tidak berdiri tunggal, masalah perempuan saling kait-mengait dengan kebijakan yang lain, seperti kesehatan, pendidikan dan politik.
Oleh sebab itu, menteri yang baru diharapkan dapat mendobrak dan berani merangkul lembaga dan kementerian lainnya agar memasukkan perspektif gender di dalam setiap kebijakan pemerintah.
Baca juga: Aktivis : diskriminasi perempuan karena ketidakpahaman aparatur negara
Dia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melihat permasalah perempuan adalah masalah yang penting, dan Kementerian PPPA adalah salah satu perangkat negara yang strategis untuk menuju kesetaraan gender sehingga mandatnya harus jelas.
Menurut dia wacana untuk mengubah nama Kementerian PPPA menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga akan mengaburkan kementerian itu untuk melindungi dan memberdayakan perempuan.
Selain memahami isu kesetaraan gender, beberapa kriteria lain yang akan diajukan oleh gerakan perempuan untuk mencari menteri baru adalah memiliki kecintaan kepada Indonesia dan pemajuan bangsa terutama pemajuan perempuan Indonesia.
Baca juga: KPPPA dorong pelaksanaan pengarusutamaan gender
Kemudian memiliki pengalaman dan kerja yang panjang dalam hal penegakan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, memiliki komitmen demokrasi dan mandat reformasi di Indonesia.
Lalu memiliki komitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam kerja birokratid dan koordinasi antar sektor. Serta responsif terhadap pendekatan-pendekatan solutif, kreatif dan inovatif.
Baca juga: CEO XL: pada era digital kesetaraan gender tidak lagi persoalan
Sementara itu pegiat Asian Muslim Action Network Ruby Cholifah mengatakan koalisi gerakan perempuan tersebut sudah meminta untuk bertemu Presiden Jokowi terkait kriteria menteri yang baru tersebut.
Dia berharap pertemuan dapat dilakukan sebelum pelantikan Presiden-Wakil Preside paka Oktober nanti.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2019
