Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi Suhufan menginginkan pemerintah daerah Kaltim perlu melakukan kajian untuk menentukan kapasitas pelabuhan perikanan yang terletak di dekat kawasan ibu kota baru.Perlu dilakukan review terutama untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan ikan
"Perlu dilakukan review terutama untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan ikan karena semakin banyaknya kapal ikan yang akan bersandar di sana," kata Abdi Suhufan kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut Abdi Suhufan, pemda setempat juga mesti cepat mengantisipasi hal tersebut antara lain dengan segera menyiapkan kelayakan teknis.
Kelayakan teknis tersebut, lanjutnya, adalah dengan memperhatikan apakah berbagai pelabuhan perikanan di daerah tersebut perlu untuk dimutakhirkan statusnya.
"Perlu identifikasi status operasional dan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di Kalimantan Timur serta rencana pengembangannya, termasuk jika ada rencana untuk meningkatkan status pelabuhan perikanan menjadi pelabuhan nusantara atau pelabuhan samudera agar ukuran pelabuhan bisa lebih besar untuk melakukan pelayanan," katanya.
Sebagaimana diwartakan, pengamat sektor perikanan Abdul Halim menyatakan bahwa meski pembangunan infrastruktur juga penting, tetapi yang lebih diperlukan di kawasan Ibu Kota baru pada saat ini adalah pembenahan berbagai layanan publik.
Abdul Halim ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (5/9), sepakat bahwa saat ini adalah peningkatan layanan publik dibanding pembangunan infrastruktur.
"Yang diperlukan masyarakat pesisir lintas profesi adalah peningkatan kapasitas pelayanan publik dan transparansinya," kata Abdul Halim yang saat ini juga menjabat Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan.
Menurut dia, berbagai infrastruktur khususnya di sektor kelautan dan perikanan sudah tersedia sejak lama, sehingga yang diperlukan saat ini sifatnya hanya renovasi.
Ia menegaskan bahwa dalam sektor kelautan dan perikanan, baik di kawasan Ibu Kota baru maupun di daerah lainnya, yang diperlukan adalah peningkatan layanan kepada warga di wilayah pesisir.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pembangunan infrastruktur ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak hanya ditujukan untuk kepentingan industri besar saja tetapi harus bermanfaat bagi seluruh warga.
"Kalau kemarin dari kunjungan kami ke Kaltim, masih banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Sekjen Kiara Susan Herawati di Jakarta, Senin (2/9).
Menurut Susan, pelabuhan yang akan dikembangkan saat ini dinilai berpotensi menggusur zona tangkap nelayan serta didorong untuk industri skala besar.
Hal tersebut, masih menurut Susan, karena ada rencana bahwa akan ada semacam reklamasi untuk dibangun pelabuhan baru tambahan.
Baca juga: KKP memvalidasi data puluhan pelabuhan perikanan
Baca juga: KKP diminta tertibkan pelabuhan tangkahan perikanan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
