"Secara pribadi saya mengurus izin saja lama sekali tidak selesai-selesai. Bahkan kalau ngurus di daerah juga lebih sulit. Mungkin ini salah satu penyebabnya juga," kata Abdul Wachid dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Abdul Wachid, perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih negara lain selain Indonesia karena banyaknya kesulitan dalam mengurus perizinan, terutama di daerah.
Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan, sebagai warga negara yang baik, seharusnya masyarakat memberikan kemudahan dalam setiap pengurusan berbagai jenis perizinan, sehingga juga membuat banyak investor asing tertarik pula.
"Kalau misalnya masyarakatnya sendiri saja dipersulit, bagaimana dengan investor asing? Seharusnya dimulai dengan memudahkan rakyat saja dahulu, kemudian pasti akan banyak investor luar yang akan melirik negara ini," katanya.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai birokrasi yang ramah terhadap investasi merupakan hal yang penting agar ekonomi domestik bisa tumbuh lebih tinggi.
"Supaya investasi bisa masuk, birokrasi harus mau mereformasi dirinya menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi yang ramah terhadap investasi. Jadi kalau melihat investor itu mau masuk, mikirnya saya butuh dia, jangan mikirnya investor orang kaya nih apa manfaat yang bisa saya ambil," ujar Bambang dalam Konsultasi Regional Wilayah Malaku-Papua dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, Kamis.
Baca juga: Menperin: Perang dagang dorong tren relokasi pabrik ke Indonesia
Baca juga: Ini alasan Sharp relokasi pabrik ke Indonesia
Laporan Bank Dunia menyebutkan, sebanyak 33 perusahaan terbuka asal China memutuskan untuk pindah dari Negeri Tirai Bambu. Namun tak ada satupun dari perusahaan yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk berinvestasi. Perusahaan-perusahaan tersebut justru lebih memilih merelokasi pabriknya ke negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
Bambang menuturkan, hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo gusar. Ia menuturkan, penyebab utamanya yaitu investor merasa masih tidak nyaman berinvestasi di Indonesia. "Investor masih menganggap, saya kalau berinvestasi ke Indonesia itu sama kayak masuk hutan belantara, tidak jelas mana awal dan ujungnya," katanya.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan lima keluhan investor kepada Indonesia, salah satunya regulasi yang tumpang tindih dan bertele-tele.
"Tumpang tindih kewenangan atau suka berubah mendadak tanpa pemberitahuan dahulu. Kemudian juga perizinan yang bertele-tele dan pendaftaran dijadikan izin, syarat dijadikan izin," kata Lembong ditemui di halaman Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.
Lembong menjelaskan hal kedua yakni insentif perpajakan yang masih perlu diringankan bagi para investor, ketiga adalah urusan lahan di lapangan di mana di daerah jelas banyak sekali sengketa lahan dan ada kesulitan untuk membebaskan lahan hingga terkait izin bangunan dan sertifikat layak fungsi dengan waktu yang tidak sebentar dan biaya yang tidak kecil.
Selanjutnya yang keempat mengenai ketenagakerjaan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0. Hal kelima yakni dominasi BUMN dan hubungan dengan pengusaha swasta yang kurang kondusif.
Baca juga: Indonesia bersaing sengit garap relokasi pabrik Tiongkok
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
