Pimpinan KPK baru - Gerindra: Pimpinan KPK harus tolak revisi UU KPK

13 September 2019 13:22 WIB

Waketum Gerindra Arief Poyuono di acara Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur di Jakarta, Jumat (12/07/2019). ANTARA/Kuntum Khaira Riswan/am

Sebab jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan korupsi, Puyuono

Partai Gerindra menyatakan kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpilih untuk periode 2019-2023, mempunyai tugas bersama pegawai KPK dan masyarakat untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) KPK yang akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah.

"Sebab jika mereka tidak berani menolak, mereka hanya akan jadi pimpinan KPK seperti wayang golek yang bergantung pada dalangnya saja nantinya. Revisi UU KPK dibuat untuk melemahkan pergerakan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Apalagi, lanjut dia, Irjen Firli Bahuri yang ditunjuk sebagai Ketua KPK mau mengawal pemindahan ibu kota negara yang akan banyak sekali pembangunan proyek-proyek infrastruktur oleh pemerintah dengan dana ribuan triliun.

Baca juga: Revisi UU KPK yang baru - Jokowi tetap ingin KPK berperan sentral

Baca juga: Revisi UU KPK yang baru, Presiden tidak setuju empat usulan

Baca juga: Pimpinan baru KPK, ICW soroti tiga hal

"Sudah dipastikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme akan terjadi di antara para pejabat negara, legislatif dan para mafia proyek infrastruktur yang selama ini gerah dengan penindakan-penindakan KPK dalam menangkap rekan-rekan mereka karena korupsi," kata Arief.

Pembangunan ibu kota baru juga merupakan salah satu tujuan untuk merevisi UU KPK sebab banyak masukkan kepada Presiden Jokowi kalau UU KPK tidak direvisi maka bisa menjadi hambatan pembangunan ibu kota baru.

"Sebab kata pembisik-pembisiknya para pejabat negara, BUMN, investor dan anggota legislatif takut kerja. Padahal itu hanya alasan yang dibuat-buat agar mudah untuk merampok uang negara dari pembangunan ibu kota nantinya. Nah berani enggak pimpinan KPK yang baru menolak revisi UU KPK nantinya ya," ucap Arief.