• Beranda
  • Berita
  • LL Dikti dorong PTS sesuaikan kurikulum dengan Revolusi Industri 4.0

LL Dikti dorong PTS sesuaikan kurikulum dengan Revolusi Industri 4.0

13 September 2019 14:07 WIB
LL Dikti dorong PTS sesuaikan kurikulum dengan Revolusi Industri 4.0
Ketua LL Dikti wilayah X Prof Herri.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah X mendorong semua Perguruan Tinggi Swasta (PTS) supaya menyesuaikan kurikulum berbasis Revolusi Industri 4.0.
 
"Sekarang kita tengah memasuki Revolusi Industri 4.0, maka jadilah kampus yang mengikuti perkembangan zaman dan tentunya menyesuaikan kurikulum seperti tuntutan zaman,” kata Kepala LL Dikti Wilayah X Prof Herri di Padang, Jumat.
 
Selain itu, di masa Revolusi Industri 4.0 sebagian pekerjaan akan digantikan dengan robot.
 
Ia juga mengatakan ke depannya di bidang kesehatan, penggunaan alat pengukuran tensi akan menggunakan alat lebih canggih yang cepat dan praktis.
 
"Jika kita masih mengajarkan mahasiswa dengan menggunakan manual, maka kita akan tertinggal dan tidak mampu bersaing," ujar dia.
 
Bahkan pekerjaan demikian tidak akan ada lagi karena sudah digantikan dengan alat yang canggih berupa robot yang lebih akurat, cepat dan tepat.
 
"Saat ini di negara maju, mengendarai mobil sudah dilakukan oleh robot, tentu ke depannya kita juga akan mengikuti perkembangan zaman seperti mereka," kata dia.

Baca juga: Rektor Unimed: Revolusi Industri 4.0 menuntut perubahan pendidikan

Baca juga: Masuk Revolusi Industri 4.0, identitas keindonesiaan jangan dilepas

 

Peran UN hadapi era revolusi industri 4.0

 
Ia juga mengimbau semua PTS wilayah X agar memerhatikan dan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman supaya PTS tersebut tidak tertinggal jauh dari perguruan tinggi lainnya.
 
"Selain itu, tujuannya agar kualitas pendidikan tinggi tetap terjaga dan supaya bangsa kita memiliki daya saing yang bisa sejajar dengan negara lain," ujarnya.
 
Ia juga mengimbau PTS yang memiliki Prodi baru agar segera mengusulkan akreditasi dengan target minimal terakreditasi B.
 
"Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait mutu pendidikan tinggi, karena masyarakat kita saat ini sudah cerdas. Jika Prodi tersebut belum terakreditasi maka mereka akan urungkan niat untuk mendaftar karena masih belum terakreditasi," ujar dia.*
 

Pewarta: Laila Syafarud
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019