Kemendikbud anggarkan Rp2,85 triliun untuk BOS afirmasi

13 September 2019 16:59 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (Indriani)

Sasaran sekolah penerima BOS afirmasi sebanyak 30.227 sekolah, dan tablet untuk siswa sebanyak 1,06 juta tablet,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan dana sebesar Rp2,85 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmasi dan Rp1,5 triliun untuk BOS kinerja untuk sekolah yang berkinerja baik.

"Tahun ini, kami menganggarkan Rp2,85 triliun untuk BOS afirmasi. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujar Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kemendikbud : dana BOS naik Rp800 miliar pada 2019

Kedua BOS tersebut bertujuan meningkatkan akses dan mutu pendidikan siswa. Mendikbud menambahkan kedua BOS itu digunakan untuk penyediaan bantuan sarana pembelajaran bagi sekolah dan tablet bagi siswa.

Sasaran sekolah penerima BOS afirmasi sebanyak 30.227 sekolah, dan tablet untuk siswa sebanyak 1,06 juta tablet. Sedangkan sasaran BOS kinerja adalah 6.004 sekolah dan 692.212 siswa. Sarana pembelajaran yang diberikan pada sekolah yakni komputer, server, tablet, laptop, LCD, router, dan eksternal "harddisk".

"Kami berharap, dengan bantuan anak-anak di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) bisa mendapatkan sarana pembelajaran yang baik. Nantinya tidak hanya daring tapi juga luring," jelasnya.

Baca juga: Transaksi BOS nontunai harus diperluas

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan pihaknya akan merilis digitalisasi sekolah di Natuna, Kepulauan Riau, pada 18 September 2019.

Dengan adanya bantuan tersebut, Didik berharap siswa dapat menggunakannya untuk belajar dan juga mengakses konten-konten pembelajaran dari Kemendikbud.

Didik menyebutkan Kemendikbud sudah mempunyai Rumah Belajar yang memiliki setidaknya 40.000 materi pembelajaran baik berupa video, presentasi, audio, hingga bank soal.

"Rumah Belajar ini gratis, tidak perlu bayar karena merupakan milik pemerintah. Kami harapkan semakin banyak yang mengakses Rumah Belajar ini," harap Didik.

Baca juga: Presiden: anggaran pendidikan untuk beasiswa hingga pembangunan