"Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan menindak pelaku, karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah menyebabkan tumbuh anak terganggu dan juga merampas hak anak untuk belajar, bermain hingga untuk sehat," ujar Giwo di Jakarta, Minggu.
Sejumlah daerah yang dilanda asap seperti Provinsi Riau, Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah meliburkan sekolah dikarenakan semakin tebalnya kabut asap. Meski demikian, Giwo meminta agar anak tetap mendapatkan akses pendidikan dengan belajar di rumah dan menghindari main di luar ruangan. Para orang tua juga diminta untuk memperhatikan asupan makanan sehat dan bergizi pada anak.
Baca juga: Sekolah diliburkan, pelajar jangan beraktivitas di luar rumah
Baca juga: Kotawaringin Timur liburkan sekolah satu minggu akibat asap karhutla
Dia menambahkan berdasarkan Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Kalau mengacu UU Perlindungan Anak, maka ada sanksi tegas pada pelaku pembakaran karena telah merampas hak anak."
Giwo menyebut persoalan kabut asap bukan hal baru di Tanah Air. Sewaktu, ia menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2004-2007 juga sudah sering terjadi.
Seharusnya, perlu upaya pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap tidak terjadi lagi. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan tindakan pencegahan.
"Kalau sekarang, sudah terjadi baru proaktif. Padahal masyarakat sudah terkena dampaknya," kata dia.
Giwo juga menyarankan perlunya gerakan untuk mencegah kebakaran hutan, seperti halnya di Singapura yang mana ada denda untuk yang membuang sampah sembarangan. Menurut dia, jika sanksi yang diberikan tegas dan berat maka tidak akan ada yang berani membakar lahan. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai bahaya membakar sampah sembarangan.***3***
Baca juga: Kabut asap makin pekat seluruh sekolah di Palangka Raya diliburkan
Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
