"Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Karena presiden yang mengerti akan kebutuhan kabinet, apakah mendesak atau tidak," kata Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem, Willy Aditya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Pakar: Pengisian jabatan Menpora lowong hak prerogatif presiden
KPK pada 18 September 2019 mengumumkan status tersangka terhadap Menpora Imam Nahrawi dalam perkara suap senilai Rp26,5 miliar terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.
Kader PKB, Imam Nahrawi ditetapkan tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum, bahkan telah menahan Ulum pada pekan lalu.
Partai NasDem, kata dia, berpolitik dengan standar etik yang jelas.
"Kami tidak menyodorkan apa-apa (nama calon pengganti Menpora)," kata Willy.
NasDem saat ini fokus pada proses penyelesaian sisa kerja-kerja kabinet Indonesia kerja pertama dan membantu presiden terpilih Jokowi untuk kabinet kerja lima tahun ke depan.
"NasDem bukan tipe yang ada manuver-manuver untuk mengambil keuntungan dalam situasi tertentu," ujarnya.
Baca juga: KPK duga uang suap Imam Nahrawi mengalir ke pihak lain
Baca juga: Imam Nahrawi dicegah ke luar negeri
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
