Menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri peluncuran Pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 mengatakan anggaran biaya Pilkada itu cukup dan tercukupi.Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD
"Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.
Secara prinsip anggaran tersebut kata dia sudah dipersiapkan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, semuanya sudah masuk dalam revisi APBD 2020.
"Belum tandatangani tinggal masalah harga dan kompromi saja, tinggal ada sejumlah daerah yang jumlah anggarannya sedang dibicarakan dengan KPU," ungkap dia.
Baca juga: Mendagri yakin anggaran Pilkada Serentak 2020 selesai tepat waktu
Kemendagri, kata dia terus berkomunikasi dengan kepala daerah yang belum menemui titik temu dengan KPU daerah soal jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020.
"Tiap hari kita telepon kepala daerah agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan Pemilihan kepala daerah 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan NPHD untuk anggaran Pilkada.
"Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani," kata Arief Budiman.
Baca juga: Akademisi sarankan pemerintah revisi UU pemilihan kepala daerah
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
