Presiden minta DPR tunda pengesahan sejumlah rancangan undang-undang

23 September 2019 18:48 WIB

Presiden Joko Widodo sebelum jumpa pers di Istana Merdeka Jakarta pada Senin sore (23/9/2019). Presiden menjelaskan dalam pertemuannya dengan pimpinan DPR RI meminta penundaan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang antara lain RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. (Bayu Prasetyo)

Presiden Joko Widodo meminta penundaan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang kepada DPR RI.

"Sekali lagi, RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU KUHP, itu ditunda pengesahannya. Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin sore.

Baca juga: DPR akui beberapa pasal RKUHP timbulkan polemik

Baca juga: DPR: RKUHP perlu disosialisasikan dan dijelaskan kepada publik

Baca juga: Mahasiswa datangi DPRD Balikpapan, tolak RKUHP dan UU KPK

Baca juga: Perundangan-undangan harus merefleksikan aspirasi rakyat

Presiden berharap pengesahan sejumlah RUU itu akan dilakukan oleh DPR RI periode 2019-2024.

Selain itu Presiden menjelaskan dirinya belum berencana membentuk Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) terkait UU KPK.

Sebelumnya Presiden telah menerima sejumlah pimpinan DPR RI dan fraksi-fraksi di Istana Merdeka membahas RKUHP.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan DPR telah membahas RUU KUHP dalam proses yang panjang.

Dia menjelaskan mekanisme hukum dapat memperbaiki KUHP jika ditemukan kelemahan di dalamnya melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.