"Itu tadi saya sampaikan, itu masukan-masukan yang baik dari masyarakat harus didengar oleh DPR," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin sore.
Baca juga: PDIP: Sikap Jokowi terkait RKUHP terbukti bukan pemimpin otoriter
Baca juga: Perundangan-undangan harus merefleksikan aspirasi rakyat
Baca juga: DPR akui beberapa pasal RKUHP timbulkan polemik
Baca juga: DPR: RKUHP perlu disosialisasikan dan dijelaskan kepada publik
Terdapat sejumlah rancangan undang-undang yang kontroversial dan dipertanyakan oleh mahasiswa dalam aksi unjuk rasa #Gejayanmemanggil pada Senin di Yogyakarta.
Beberapa diantaranya yakni RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR RI.
Menurut Jokowi, mengenai RUU KUHP, DPR masih memiliki sejumlah kesempatan rapat paripurna hingga tanggal 30 September 2019.
"Masyarakat kalau mau menyampaikan materi-materi silakan ke DPR. Saya kira DPR akan mendengar itu," kata Jokowi.
Selain itu dalam pertemuan bersama DPR RI, Jokowi juga menyampaikan permintaan penundaan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yakni RUU Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.
Dia berharap agar sejumlah RUU tersebut dibahas oleh DPR RI periode 2019-2024.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
