Pengamat: pimpinan DPD RI harus bersih dan bebas dari persoalan hukum

27 September 2019 00:11 WIB

Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. (Istimewa)

DPD RI adalah lembaga negara yang merupakan representasi daerah, sehingga harus mampu menjadi jembatan bagi kepentingan daerah di pusat,

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai pimpinan DPD RI periode 2019 hingga 2024 harus memiliki jiwa kepemimpinan yang mengayomi seluruh anggota, berintegritas tinggi, dan bebas dari persoalan etika maupun hukum.

"Pemimpin yang memiliki rekam jejak baik sangat penting untuk menjaga marwah lembaga DPD RI," kata Adi Prayitno melalui telepon selulernya di Jakarta, Kamis.

Menurut Adi Prayitno pimpinan DPD RI ke depan sepatutnya adalah figur pemimpin yang mengayomi dan dapat diterima oleh seluruh anggota DPD RI dan dapat membangun komunikasi antar-lembaga untuk menjembatani kepentingan daerah di pusat.

Baca juga: Anggota DPD diingatkan terus lanjutkan perjuangan bangun daerah

"DPD RI adalah lembaga negara yang merupakan representasi daerah, sehingga harus mampu menjadi jembatan bagi kepentingan daerah di pusat," ujarnya.

Berdasarkan jadwal, bahwa pemilihan pimpinan DPD RI akan dilakukan dalam forum rapat paripurna setelah pelantikan anggota DPD RI periode 2019 hingga 2024.

Ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju sebagai calon pimpinan DPD RI. Apalagi draft tata tertib pemilihan pimpinan DPD RI mengatur bahwa calon pimpinan DPD RI berasal dari wilayah Barat dan wilayah Timur Indonesia, sehingga ada sejumlah nama yang sudah disebut-sebut akan maju dari kedua wilayah tersebut.

Baca juga: Analis perkirakan pemilihan pimpinan DPD RI akan ramai

Dari wilayah Barat, ada nama Abdullah Puteh (Aceh), Jimly Asshiddiqie (DKI Jakarta), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta), dan La Nyala Mattaliti (Jawa Timur). Kemudian, dari wilayah Timur ada nama Mahyudin (Kalimantan Timur), Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Abdul Rachman Thaha (Sulawesi Tengah), Fadel Muhammad (Gorontalo), serta Nono Sampono (Maluku).

Adi menyebut, nama Nono Sampono yang dinilai memiliki karakter kuat untuk menjadi pimpinan DPD RI karena berasal dari militer, tapi tergantung pada forum anggota DPD RI yang akan memilihnya.

Adi juga mengingatkan, agar DPD RI ke depan terus berupaya menguatkan fungsi dan kewenangannya.

Baca juga: Nono Sampono berharap anggota DPD RI bisa langsung bekerja