Berbagai platform e-commerce atau perdagangan daring yang beroperasi di Nusantara perlu lebih berinovasi dalam memperhatikan dan mengembangkan kinerja UMKM yang terdapat di berbagai daerah.UMKM ini berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia
"UMKM ini berperan penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia," kata Pendiri dan CEO Troli (platform belanja daring) Roni Irawan, dalam acara peluncuran Troli di Jakarta, Jumat.
Menurut Roni, selama ini upaya pemberdayaan UMKM hanya sebatas teori karena kinerja usaha kecil kerap kalah bersaing dengan berbagai usaha pedagang besar.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia termasuk dari lima besar negara yang memiliki jumlah startup atau usaha rintisan terbanyak dengan sekitar 2.100 startup.
Selain itu, ujar dia, usaha kecil itu ternyata menyumbang hingga 93,4 persen PDB perekonomian Indonesia, sedangkan usaha menengah 5,1 persen dan usaha besar hanya sekitar 1,5 persen.
Baca juga: Pemerintah targetkan delapan juta UMKM melek internet
Roni mengungkapkan, salah satu inovasi yang dilakukan pihaknya adalah melakukan pengantaran belanja daring dengan menggunakan konsep klaster RT/RW.
Dengan menggunakan konsep klaster RT/RW tersebut, maka produk belanjaan yang dipesan akan diantarkan langsung oleh penjual dengan radius pelayanan 200-500 meter dengan waktu pengantaran hingga sekitar 10-30 menit.
Platform Troli, ujar dia, menjalin kemitraan terutama kepada pelaku UKM warung tradisional atau kelontong, UKM produk rumahan, dan siapa saja yang ingin memulai usaha kecil tapi belum punya pilihan jenis usaha.
Berbagai manfaat dengan konsep tersebut, lanjutnya, maka warung mitra akan dimutakhirkam menjadi digital dan variasi produk dari warung atau toko kelontong tersebut juga akan menjadi lebih beragam dan lengkap.
Baca juga: Rambah konsumen daring, Kemendag kembangkan aplikasi untuk pasar rakyat
Sebelumnya, Kemenkop UKM mengajak kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wali kota menggunakan kewenangan yang mereka miliki untuk membantu mengembangkan usaha mikro di daerah masing-masing.
"Mikro itu kan ada di kabupaten dan kota, usaha kecil ada di provinsi, dan usaha menengah ada di tingkat nasional. Karenanya, dengan kewenangan yang ada, bupati atau wali kota harusnya memberikan dukungan kepada usaha mikro di daerahnya, terutama menyangkut akses permodalannya," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Prof Rully Indrawan.
Menurut Sekretaris Kemenkop dan UKM, bupati perlu memberikan perhatian besar kepada usaha mikro ini dengan memberikan akses permodalan, tetapi tentu saja bupati tidak bisa sendirian, diperlukan bantuan dari berbagai kalangan.
Apalagi, ujar Sesmenkop UKM, jumlahnya cukup besar, yakni 62 juta UMKM di seluruh Indonesia.
Baca juga: Kemendag luncurkan pelayanan perizinan daring
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
