Aksi protes massa pada musim semi memaksa Bouteflika mundur setelah 20 tahun berkuasa, menjadikan militer sebagai aktor utama dalam politik Aljazair.
Sejak itu puluhan ribu pengunjuk rasa menggelar aksi protes menolak rencana pemilihan presiden pada 12 Desember. Mereka menuding pemilu itu tidak dianggap bebas sebab sekutu Bouteflika masih berkuasa.
"Kami menegaskan bahwa hanya rakyat yang memilih presiden berikutnya melalui kotak suara, dan militer tidak akan mendukung siapa pun," bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan, yang mengutip kepala staf militer, Letnan Jenderal Ahmed Gaed Salah.
Gaed Salah menyebutkan segelintir pejabat di era Bouteflika sedang berupaya mengacaukan pemilu dengan "menyebarkan propaganda" bahwa militer akan berpihak pada salah satu calon presiden.
"Kelompok dan pembantunya itu berupaya menebarkan isu bahwa militer akan mendukung salah satu calon dalam pemilihan presiden," katanya.
"Ini propaganda dan bertujuan mengacaukan pemilu."
Sumber: Reuters
Baca juga: Presiden sementara Aljazair serukan dialog untuk persiapkan pemilu
Baca juga: Wakil PM baru Aljazair puji keputusan untuk tunda pemungutan suara
Baca juga: Suporter Aljazair menangi tarung politik, saatnya juara Piala Afrika
Baca juga: Kepala Staf AD Aljazair katakan tak punya ambisi politik
Baca juga: Pemimpin Aljazair siap bahas sistem berdasarkan "kemauan rakyat"
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
