Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN-Bappenas) dan Badan Pembangunan PBB (UNDP) mengajak kaum muda milenial di Indonesia ikut terlibat dalam membangun sumber daya alam (SDA) kelautan berkelanjutan.Generasi muda milenial di Indonesia usia 20-35 tahun saat ini mencapai 24 persen. Jumlah mereka diperkirakan bertambah pada kurun waktu 2015-2030 menjadi 1,9 miliar. Ini potensi besar untuk diajak mengelola SDA kelautan dengan prinsip 'sustainable
"Generasi muda milenial di Indonesia usia 20-35 tahun saat ini mencapai 24 persen. Jumlah mereka diperkirakan bertambah pada kurun waktu 2015-2030 menjadi 1,9 miliar. Ini potensi besar untuk diajak mengelola SDA kelautan dengan prinsip 'sustainable'," kata Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti Wibisana Dr Sri Yanti Wibisana di IPB International Convention Center (IICC) Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa sore.
Saat membuka "Youth Forum SDGs-14 Sustainable Fisheries" yang diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan (BEM-FPIK) se-Indonesia yang juga dihadiri Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) Prof Dr Lucky Adrianto, ia menegaskan kembali strategisnya posisi generasi muda milenial dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan-14 mengenai ekosistem lautan, yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Pada kegiatan yang digagas atas kerja sama UNDP melalui pembiayaan oleh Global Environment Facility (GEF) pada Proyek Global Sustainable Supply Chains for Marine Commodities (GMC) itu, ia meminta mahasiswa generasi muda dari Sabang sampai Merake yang hadir dari 11 perguruan tinggi perikanan dan kelautan itu untuk menyumbangkan sumbangsih pemikirannya dalam forum itu.
"Kita berupaya terus melakukan pembelajaran dan inovasi yang kita peroleh dari manapun, maka sumbangkanlah di forum pertemuan ini, sehingga ada warga dan beragam inovasi di dalamnya dari berbagai daerah di Tanah Air," kata Sri Yanti Wibisana.
Sementara itu, Ketua Forum FP2TPKI yang juga Dekan FPIK IPB Lucky Adrianto sebagai pembicara kunci dalam ajang itu memaparkan bahwa dalam kaitan SDGs-14, dalam era saat ini bukan hanya sekadar persoalan yang dibahas mahasiswa dari FPIK.
"Ada unsur diplomasi internasional dan juga hukum, jelas itu adalah domain dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi," katanya.
"Maka, untuk agenda SDGs-4 perlu menggandeng disiplin ilmu-ilmu yang lainnya," katanya.
Baca juga: Pengamat: Pemenuhan HAM selaras tata kelola perikanan berkelanjutan
Karena itu, ia memastikan bahwa kolaborasi adalah sebuah keniscayaan dalam menghadapi agenda-agenda SDGs-14
Lucky Adrianto pada bagian penutup paparan menyatakan bahwa pencapaian target SDGs-14 dan perikanan berkelanjutan memerlukan pendekatan adaptif agar sektor perikanan dan kelautan tetap menjadi lokomotif pembangunan bagi negara kelautan terbesar di dunia kita ini.
Dalam konteks ekonomi, katanya, maka pencapaian target SDGs-14 memerlukan pendekatan "inclusive benefit-cost analysis" di mana manfaat untuk ekosistem dan masyarakat harus semaksimal mungkin dalam kondisi keseimbangan biaya yang optimal.
Selain itu, kata dia, adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 maupun society 5.0 akan menghasilkan banyak kesempatan khususnya dalam optimalisasi "benefit and cost".
Kemudian, ekosistem sains dan teknologi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga adaptasi dan aplikasi revolusi industri 4.0 maupun society 5.0 dapat diterapkan dengan baik di perguruan tinggi di Indonesia.
Sedangkan Project Coordinator GMC UNDP Indonesia, Jensi Sartin menambahkan bahwa sektor kelautan dan perikanan, tentunya tidak terlepas dari peran generasi muda dan komunitas/kelompok masyarakat dalam proses pembangunannya.
"Pemuda merupakan garda terdepan dalam pembangunan bangsa, terlebih untuk memasuki era Revolusi Industri 4.0. Apalagi, ditambah dengan demografi Indonesia saat ini," katanya.
Baca juga: Susi ingin Anambas jadi pionir perikanan-pariwisata berkelanjutan
Ia mengatakan sudah muncul banyak inisiatif dan gerakan yang dimotori generasi muda dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia, baik untuk meningkatkan efisiensi rantai suplai, menurunkan tekanan terhadap ekosistem dan stok perikanan, mengoptimalkan teknologi dalam produksi usaha perikanan, serta menyalurkan aspirasi pemuda terkait isu kemaritiman.
Terkait hal tersebut, sebagai salah satu bagian penting platform multi stakeholder perikanan berkelanjutan, diadakan forum untuk mengakomodasi solusi, inovasi, masukan dari generasi muda dan komunitas masyarakat.
Melalui proyek GMC (2018-2021) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan dukungan teknis UNDP dan pembiayaan oleh GEF tujuannya untuk membantu transformasi pasar makanan laut dari sisi kebijakan dan perencanaan dengan mengarusutamakan keberlanjutan dalam rantai pasokan komoditas perikanan dari Indonesia.
Salah satu fokus proyek ini adalah menggagas pembentukan platform multistakholder untuk perikanan berkelanjutan. Platform ini telah diluncurkan pada 25 Juli 2019.
Pertemuan itu juga dirangkai dengan pemaparan tiga narasumber dari generasi milenial, yakni Utari Octavianty dari Aruna (Fisheries Entrepreneur), Sila Kartikasari dari Reef Check Network Indonesia (RCNI), sebuah komunitas anak muda, dan Bhirawa Ananditya Wicaksana, dari BEM-FPIK IPB.
Kemudian juga diadakan diskusi interaktif yang dipandu Project Coordinator GMC UNDP Indonesia, Jensi Sartin dengan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Rully Setya Permana dari DIGIFISH Network, Rahyang Nusantara, dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Dhini Sastroatmojo dari Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia, Enggi Dewanti, pengampanye SDGs UNDP dan Vania Herlambang, Putri Indonesia Lingkungan 2018.
Baca juga: Kerapu: Kebijakan perikanan utamakan pembangunan berkelanjutan
Pewarta: Andi Jauhary
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
