Cak Imin juga dikenal sebagai seorang politikus yang apik melakukan lobi politik. Salah satu kader terbaik Nahdlatul Ulama itu kerap mampu mencairkan suasana dalam pertemuan-pertemuan politik melalui kelakar-kelakar khas Nahdlatul Ulama.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin akhirnya ditetapkan oleh partainya sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.
Keputusan itu diambil setelah Cak Imin sebelumnya sempat digadang-gadang akan diperjuangkan PKB untuk duduk di kursi Ketua MPR RI.
Jabatan sebagai pimpinan di parlemen bukan lah hal baru bagi Pria bernama lengkap Abdul Muhaimin Iskandar yang lahir di Jombang, Jawa Timur 53 tahun silam itu.
Cak Imin tercatat sudah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan Pembangunan sejak awal era reformasi tepatnya pada DPR periode 1999-2004.
Saat itu Cak Imin menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa yang ditunjuk Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Cak Imin yang merupakan keponakan Gus Dur itu kemudian kembali menempati kursi Wakil Ketua DPR RI bidang Industri, Perdagangan dan Pembangunan periode 2004-2009.
Di dunia legislatif, Cak Imin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2014-2019, saat UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) sebelumnya menetapkan pimpinan MPR RI berjumlah delapan orang.
Cak Imin pun masuk menjadi Wakil Ketua MPR RI di tengah jalan bersama dengan politisi PDIP Ahmad Basarah, dan politisi Gerindra Ahmad Muzani.
Pengalaman Cak Imin dalam bidang politik boleh dibilang sudah cukup banyak. Cak Imin terbukti mampu menjalankan mesin politik PKB selama 14 tahun sejak 2005.
Sejarah mencatat upayanya menduduki pucuk pimpinan PKB bukan tanpa intrik.
Muktamar PKB di Semarang pada 2005 awalnya memilih Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum yang baru, sedangkan Gus Dur duduk sebagai Ketua Dewan Syura PKB.
Namun, pada 2008 internal PKB mulai bergejolak. Cak Imin sempat diberhentikan dari jabatannya karena dinilai banyak melakukan manuver.
Dia kemudian mengajukan gugatan terhadap Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seiring mengemukanya wacana Muktamar Luar Biasa PKB oleh dua pihak yang berseteru.
Namun pada akhirnya PKB pimpinan Cak Imin tetap dinyatakan sebagai PKB yang sah oleh pengadilan kala itu.
Gus Dur pun saat itu memilih tidak melawan dan mulai perlahan meninggalkan dunia politik hingga akhir hayat.
Cak Imin kemudian menancapkan tajinya sebagai Ketua Umum PKB hingga saat ini.
Adapun, Cak Imin juga sudah mencicipi jabatan di eksekutif.
Pada periode kedua kepemimpinan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, 2009-2014, yang bersangkutan ditunjuk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke-23 menggantikan pendahulunya Erman Soeparno.
Cak Imin juga dikenal sebagai seorang politikus yang apik melakukan lobi politik. Salah satu kader terbaik Nahdlatul Ulama itu kerap mampu mencairkan suasana dalam pertemuan-pertemuan politik melalui kelakar-kelakar khas Nahdlatul Ulama.
Cak Imin sendiri merupakan salah satu politikus jebolan pesantren. Dia mengawali sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang serta Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I.
Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1992 serta meraih gelar Master Bidang Komunikasi Universitas Indonesia (UI) tahun 2001.
Sebagai seorang lulusan pesantren, Cak Imin kerap menyambangi sejumlah pondok pesantren dan memberikan semangat kepada para santri agar tidak berkecil hati, sehingga kelak bisa sukses seperti dirinya.
Cak Imin merintis pengalaman berorganisasi mulai dari menjadi Ketua Korps Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial, Yogyakarta, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Yogyakarta, hingga sukses memimpin PKB.
Muhaimin Iskandar dalam pengalaman kerjanya pernah menjadi staf pengajar Pesantren Denanyar di Jombang, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Pendapat Umum di Jakarta, hingga Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tabloid Detik.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan alasan partainya menunjuk Cak Imin sebagai Ketua DPR RI lantaran Cak Imin sudah memiliki banyak pengalaman.
Baca juga: Muhaimin Iskandar bertemu jajaran pimpinan Pemerintah Inggris
Baca juga: Muhaimin Iskandar memaparkan konsep Islam untuk kemanusiaan di Inggris
Baca juga: Pimpinan MPR mendukung keberadaan lembaga keuangan mikro
Dengan bekal pengalaman yang banyak, kata Cucun, Cak Imin tidak perlu waktu banyak untuk beradaptasi sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sementara itu seiring diajukannya nama Cak Imin sebagai Ketua DPR RI, PKB kini tidak lagi mengincar kursi Ketua MPR RI.
PKB justru mendukung politikus Golkar Bambang Soesatyo untuk menduduki kursi tersebut.
Adapun sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), terdapat lima pimpinan DPR RI periode 2019-2024.
Lima kursi pimpinan dibagi kepada lima partai peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019, berturut-turut yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB.
PDI Perjuangan selaku partai peraih suara terbanyak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR RI, sementara empat partai lain mendapat jatah kursi Wakil Ketua DPR RI.
Berdasarkan penetapan kelima partai tersebut, maka pimpinan DPR RI untuk 2019-2024 yakni Ketua DPR dijabat oleh Puan Maharani dari PDI Perjuangan, sementara Wakil Ketua DPR RI dijabat Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rahmat Gobel dari NasDem dan Muhaimin Iskandar dari PKB.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
