Demo buruh menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berjalan damai di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu, menuai pujian.Demo buruh yang menolak kenaikan iuaran BPJS, menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang Pengupahan.
"Kalau sudah ada komunikasi yang baik antara demonstran dan pemangku kebijakan pasti jauh dari anarkis karena kedua belah pihak sama-sama ingin titik temu dari kepentingan masing-masing, bukannya ekspresi kekerasan yang akhirnya merugikan semua pihak," kata pengamat komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi.
Baca juga: 1.200 personel gabungan amankan Istana Presiden antisipasi demo buruh
Padahal, lanjut Ari, demo buruh yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Ketenagakerjaan dan PP 78/2015 tentang Pengupahan ini langsung menyangkut "urusan perut", urusan penghasilan.
"Tapi, kalau komunikasi dilakukan dengan kepala dingin, urusan perut itu tidak akan melahirkan amuk massa," ujar Ari lagi.
Ari membandingkan demo damai buruh dengan sejumlah demo mahasiswa dan pelajar menolak sejumlah RUU kontroversial yang berakhir anarkis belakangan ini.
Menurut Ari, demo mahasiswa dan pelajar seharusnya tidak anarkis, dan bahkan bisa lebih damai dari demo buruh karena tuntutan sudah dipenuhi. Sementara tuntutan buruh, meski sudah dikomunikasikan dengan pemerintah, belum ada titik temu yang final.
"Inilah anehnya. tuntutan penolakan RUU kontroversial dari mahasiswa sudah dipenuhi Presiden dengan penundaan pengesahan. Presiden juga sudah menyatakan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK, tapi kok masih saja anarkis," kata Ari.
Baca juga: Gagal bertemu Puan, massa buruh bubarkan diri
Karena itu, kata Ari lagi, tidak heran banyak muncul dugaan di masyarakat bahwa aksi-aksi anarkis tersebut ada yang menunggangi.
"Wajar jika orang kebanyakan akan berpikir seperti itu (ditunggangi). Apalagi kerusakan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan sudah membuat jengkel banyak orang," kata Ari.
Doktor Ilmu Komunikasi ini menilai komunikasi publik yang dijalankan pemerintah sebenarnya sudah cukup baik. Presiden Jokowi juga selalu merespons setiap isu masyarakat dengan baik.
"Termasuk juga para pembantunya, misalnya Seskab juga sudah menjadi komunikator publik yang baik. Tapi namanya ada faktor X di balik demo-demo anarkis, ya, yang harus mengendalikan selebihnya adalah kepolisian karena sudah menyangkut keamanan," ujarnya.
Demo buruh di depan Gedung DPR yang diikuti oleh serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) diakhiri dengan joget bareng massa bersama Wakapolda Metro Jaya Brigjen Wahyu Hadiningrat.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
