Kota Baru, Batu Licin, Kalimantan Selatan direncanakan bakal memiliki pelabuhan baru untuk menyokong pencanangan ibu kota baru yang ditetapkan di Kalimantan Timur...saat ini kita ketahui Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi salah satu wilayah penopang Ibu Kota Baru yakni di Kalimantan Timur.
Pembangunan tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian konsensi antara Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IIl Kotabaru-Batulicin, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dengan PT Pelabuhan Swangi Indah yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tamba.
Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kotabaru-Batulicin Capt M Hermawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan bahwa lokasi pelabuhan berdampingan dengan ibu kota baru.
Dari kerja sama itu diharapkan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya kepada masyarakat sekitar. "Besar harapan kami pula, melalui perjanjian ini dapat memberikan nilai positif pada peningkatan ekonomi sekitar, melalui penyerapan tenaga kerja, serta usaha mikro dan makro," ungkapnya.
Keberadaan pelabuhan katanya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional, mulai dari mikro hingga makro, sehingga pembangunan dirasakan dapat membangun wilayah Kalimantan Selatan ke depannya.
Baca juga: Penajam siap pasok cadangan pangan bagi ibu kota baru
Ia juga mengutarakan harapannya agar dengan hadirnya Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Swangi Indah akan menstimulus BUP swasta lainnya, khususnya dari Kalimantan Selatan untuk turut berinvestasi di bidang kepelabuhanan, khususnya di Pelabuhan Kotabaru-Batulicin.
"Terlebih saat ini kita ketahui Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi salah satu wilayah penopang Ibu Kota Baru yakni di Kalimantan Timur," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Swangi Indah, Krismarsyaf Tamba menyebut perjanjian konsensi merupakan bentuk kepastian bagi swasta yang bergelut di bidang kepelabuhanan.
"Perjanjian juga merupakan bukti adanya persaingan bisnis yang sehat, karena tidak ada monopoli dalam bisnis ini, siapapun swasta yang memiliki Badan Usaha Pelabuhan dapat mengembangkan bisnisnya dengan menggandeng pemerintah sebagai rekan bisnis," ungkap Krismarsyaf.
Baca juga: Di kabupaten bakal ibu kota baru ini, dilakukan pemutihan IMB
Dengan terjalinnya kerjasama lanjutnya, dapat membuka peluang bagi pengusaha, khususnya putera daerah untuk mengembangkan bisnisnya di bidang usaha pelabuhan.
"Dan tentunya berimbas pada meningkatnya perekonomian masayarakat daerah setempat," imbuhnya. Menurut Krismarsyaf, peran Pelabuhan saat ini sangat penting dan strategis dalam pertumbuhan industri dan perdagangan, serta merupakan suatu entitas usaha yang memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.
Baca juga: Warga setempat jangan terpinggirkan pengan pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Menteri PUPR: Desain ibu kota baru harus cerminkan identitas bangsa
Baca juga: Luhut: Dana abadi Indonesia-UEA bisa untuk bangun ibu kota baru
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2019
