Menjelang akhir Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Benua Etam, julukan Kalimantan Timur, menjadi lokasi terpilih ibu kota baru dan menyebut dua kabupaten sebagai wilayah yang paling ideal, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Isran Noor mengklaim, kesiapan Kaltim menjadi tempat ibu kota negara yang baru dapat terlihat salah satunya dari kebanggaan dan kebahagiaan masyarakatnya tatkala tahu bahwa wilayah tempat tinggal mereka ditunjuk oleh pemerintah untuk menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Ibu kota negara baru disebut akan terletak sebagian di wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian lainnya di Kutai Kartangera.
"Jadi kalau modalnya sudah bahagia, yang lain-lain itu soal kecil dan mungil. Kalau sudah tidak ada resistensi, tidak ada penolakan, itu sudah modal," kata Isran.
Tengah pekan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, meninjau kawasan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT ITCI Hutani Manunggal yang terletak di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah memproses pencabutan lahan konsesi PT ITCI seharusnya selesai pada 2042, sebab wilayah Kecamatan Sepaku dinilai sebagai lokasi terbaik untuk dijadikan kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan lahan seluas 5.644 hektare.
Kendati demikian, dua menteri Jokowi tersebut tidak menyebutkan secara detail lokasi yang akan menjadi kawasan inti pusat pemerintahan di Kecamatan Sepaku. Namun, secara topografis, pusat pemerintahan akan dibangun di atas permukaan tanah yang relatif datar dan tidak berbukit.
"Yang jelas, ada satu daerah di Sepaku yang datar. Untuk nama kelurahannya, nanti kita lihat," ujar Bambang Brodjonegoro..
Gubernur Kaltim Isran Noor sendiri tak mempersoalkan dan akan selalu mendukung di mana lokasi yang akan menjadi titik nol ibu kota negara. Ia menuturkan, diputuskannya Kaltim menjadi lokasi terpilih ibu kota negara baru, itu saja sudah membuat masyarakat Kaltim senang.
Pemda juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyiapkan diri dan meningkatkan kualitas dan kemampuan agar mampu terlibat dalam proses pemindahan ibu kota negara, tidak sekadar menjadi penonton.
"Kita harus bisa mengambil manfaat dari pemindahan ibu kota negara ini," kata Isran.
Belajar dari pengalaman negara lain
Pengalaman Kazakhstan memindahkan ibu kota negara dari Almaty ke Astana dapat menjadi salah satu inspirasi. Sebelum ibu kota dipindah, ada ketegangan intra etnis dan ketimpangan etnis. Setelah ibu kota negara dipindah, hubungan intra etnis Kazakhs semakin erat di wilayah Utara. Ketimpangan etnis berkurang dengan membangun ibu kota negara di sekitar wilayah suku Kazakhs.
Sebelumnya, ibu kota Pakistan yang lama jauh dari bagian negara lain sehingga membatasi akses ke ibu kota serta rawan bencana yaitu gempa. Sementara itu, Astana relatif lebih mudah dijangkau dari bagian negara lain Kazakhstan.
Sebelum dipindah, tingkat kemiskinan relatif tinggi, terutama di bagian utara. Pemindahan ibu kota memacu pembangunan nasional dan wilayah. Tingkat kemiskinan turun dari 46,7 persen pada 2001 menjadi 2,5 persen di 2017. Ekonomi Kazakhstan juga terus bertumbuh sejak pemindahan ibu kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia juga dapat mencontoh Brasil dan Pakistan yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya dalam waktu kurang dari lima tahun.
Pemerintahan Brasil dibawah pimpinan Presiden Juscelino Kubitschek saat itu merasa ada ketimpangan yang luar biasa antara masyarakat yang tinggal di daerah pantai dengan masyarakat di daerah Sungai Amazon. Pada 1956, pemindahan ibu kota negara mulai dilakukan dari Rio De Janeiro ke Brasilia, yang saat itu tanahnya relatif kosong kendati ada penduduknya namun minim kegiatan. Akhirnya pada 1960, Presiden Brasil Juscelino berhasil mendeklrasikan ibu kota negara baru, hanya dalam waktu lima tahun.
Pada 1955, penduduk Brasilia baru mencapai 69.669 jiwa. Pada 1960, populasi penduduknya meningkat menjadi 136.643 jiwa hingga menjadi sekitar 4,56 juta jiwa pada 2019. Ekonomi Brasilia pun tumbuh dan tercipta lapangan kerja.
Sementara itu, Pakistan memindahkan ibu kota negara dari Karachi ke Islamabad di bawah pimpinan Presiden Ayub Khan. Wilayah Karachi yang berada di pinggir pantai saat itu dianggap sudah tidak terkendali walaupun berkembang menjadi kota dagang dan bisnis.
Pakistan sendiri memiliki perbatasan dengan Afghanistan dan di situ terdapat daerah pegunungan yang Pakistan juga sulit memonitornya. Oleh karena itu, pemerintah Pakistan memutuskan harus ada perimbangan disamping mengurangi beban Karachi yang juga sudah padat penduduk dan mengurangi ketergantungan terhadap Karachi. Kemudian pada 1963, ibu kota Pakistan berhasil dipindahkan hanya dalam waktu empat tahun dari Karachi ke Islamabad.
Pemindahan ibu kota negara oleh Pakistan sebagai negara berkembang telah berhasil membangun Kota Islamabad yang modern dan mampu mempertahankan fungsinya sebagai kota pemerintahan yang efektif. Perekonomian Islamabad juga tetap berkembang dalam kontrol pemerintah.
Keberhasilan Brasil dan Pakistan tersebut, seharusnya juga bisa dilakukan di Indonesia dalam periode waktu yang sama atau bahkan lebih cepat. Dengan dukungan teknologi yang lebih maju, kemampuan tenaga kerja yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik, mimpi untuk membangun ibu kota negara yang baru di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara bisa terwujud.
"Sehingga selalu saya tekankan awal 2024 insyaAllah kita sudah mulai pemerintahan itu di ibu kota baru. Jadi harus ada "deadline" yang ketat dan contoh yang jelas supaya semua orang termotivasi untuk bisa melakukannya tepat waktu," kata Bambang.
Awal pemindahan ibu kota baru ditargetkan mulai pada 2024. Setelah melakukan penyusunan dan penyelesaian kajian sejak 2017, tahun depan pemerintah akan menyiapkan regulasi dan kelembagaan, master plan kota dan perencanaan teknis kawasan.
Sedangkan pada 2021 pemerintah menyusun Detail Engineering Design (DED) kawasan dan ground breaking pembangunan ibu kota negara yang baru. Kemudian pada 2022-2024 pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan ibu kota negara.
Baca juga: Warga setempat jangan terpinggirkan pengan pemindahan ibu kota negara
Baca juga: Menteri PUPR: Desain ibu kota baru harus cerminkan identitas bangsa
Baca juga: Pansus soroti keamanan ibu kota baru
Baca juga: TNI butuh Rp118 triliun dalam pemindahan ibukota
Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2019
