Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi nelayan dapat mendorong upaya penjagaan ekosistem laut dari penangkapan ikan secara ilegal dan berlebihan.
"Upaya kita tentu meningkatkan sumber daya manusia di pesisir, tanpa peningkatan dari masyarakat pesisir, kita tidak bisa mendapatkan sumber daya alam yang baik di laut,” kata Wapres JK saat membuka SDGs Annual Conference di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa.
Peningkatan mutu nelayan di pesisir laut itu dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan dalam menangkap ikan serta menjaga ekosistem laut. Program tersebut juga telah dilakukan Pemerintah melalui dua kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca juga: Wamenkeu beberkan pentingnya neraca sumber daya alam topang fiskal
"Supaya jangan merusak terumbu karang, jangan merusak dengan bom, menjaga sampah laut, plastik. Itu tentu semuanya menjdi bagian untuk meningkatkan bagaimana SDA laut menjadi bagian dari tujuan yang harus dicapai," katanya.
Dengan kondisi saat ini, kata JK, nelayan dengan minim pendidikan menyebabkan persoalan-persoalan sosial terjadi dan menimbulkan persoalan ekosistem laut.
"Selama ini nelayan mempunyai masalah, kenapa nelayan selalu miskin? Karena dia tidak punya apa-apa untuk mendapatkan sumber dana. Rumahnya di pinggir laut tentu tidak bisa dijaminkan ke bank. Maka, timbullah masalah-masalah seperti itu,” ujarnya.
Baca juga: Kiara: Perkuat KPK berantas korupsi sumber daya alam
Baca juga: Geothermal adalah aset sumber daya alam terbesar Sumbar
Konferensi SDG's mengangkat tema Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality atau mengenai lingkungan laut karena isu tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi Indonesia, tetapi sudah secara global.
Dalam rangkaian Sidang Umum PBB di New York, Wapres sebagai pimpinan Delegasi Indonesia juga menyampaikan pidato mengenai komitmen Indonesia dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut dan siap membina kerja sama dengan negara lain untuk itu.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
