• Beranda
  • Berita
  • Gubernur minta pembangunan Medan-Binjai-Deliserdang diselesaikan

Gubernur minta pembangunan Medan-Binjai-Deliserdang diselesaikan

9 Oktober 2019 04:37 WIB
Gubernur minta pembangunan Medan-Binjai-Deliserdang diselesaikan
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (duduk di tengah) berdailog soal program Mebidangro di Medan, Selasa.Gubernur meminta skema program itu diselesaikan. (ANTARA/HO - Humas Pemprov Sumut)

Skema pembangunan kawasan Mebidangro harus dituntaskan sehingga tersedia infrastruktur yang memadai khususnya yang dananya bersumber dari pemerintah pusat

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta Program Pembangunan Jangka Panjang Bertahap kawasan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) dikerjakan hingga tuntas untuk penyediaan infrastruktur di provinsi itu.

"Skema pembangunan kawasan Mebidangro harus dituntaskan sehingga tersedia infrastruktur yang memadai khususnya yang dananya bersumber dari pemerintah pusat," ujar Edy di Medan, Selasa (8/10).

Baca juga: Dukung pertumbuhan Sumut, Kementerian PUPR bangun infrastruktur air

Menurut dia, dengan ada skema Mebidangro,  pembangunan beberapa proyek nasional di Sumut, seperti jalan tol trans-Sumatera, kawasan wisata Danau Toba, Pelabuhan Kualatanjung, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, serta pariwisata Danau Toba dan Kepulauan Nias bisa diselaraskan.

Gubernur menegaskan untuk keberhasilan pembangunan diperlukan koordinasi antardaerah dan dukungan semua pihak.

Pembangunan, kata dia, tidak lagi bisa berjalan sendiri-sendiri, namun harus bersinergi antarpemerintah daerah termasuk provinsi dan pusat.

Baca juga: Menteri Pariwisata : Danau Toba dapat dana infrastruktur Rp1,6 triliun

Apalagi, katanya, program pembangunan yang diusulkan ke pemerintah pusat untuk kepentingan jangka panjang atau 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Kalau sudah terprogram jelas maka kalau gubernur, wali kota dan bupati atau kepala dinasnya berganti, maka program atau proyek pembangunannya tetap akan berjalan," katanya.

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Budi Sinulingga mengapresiasi program Gubernur Sumut mengingat
Mebidangro belum berjalan serius meski sudah dimulai sejak tahun 2011.

Dalam Skema Mebidangro, katanya, memang ada empat tahap program yakni pada periode tahun 2011-2014, 2015-2019, 2020-2024 dan 2025-2027.

Baca juga: Kemenko : pembangunan infrastruktur dan hilirisasi produk dorong perekonomian

"Sebenarnya program Mebidangro sudah ada di Perpres 62/2011 (tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro) dan itu harus di-follow up oleh berbagai kementerian," ujarnya.

Dia memberi contoh adanya beberapa rencana pembangunan seperti jalan layang Medan-Berastagi, Bendungan Lau Simeme, normalisasi sungai hingga pembangunan sarana publik.

Baca juga: Pemprov NTT pastikan infrastruktur kawasan pariwisata estate dibenahi
 

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019