"Salah satu keberhasilan kami adalah keakuratan data yang kita miliki, selain kecepatan. Selama ini program yang dijalankan tersendat dan kurang mendapatkan pengaruh di lapangan, karena data kurang akurat dan lama sehingga dapat datanya telat," kata dia saat peresmian E-Govt di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, e-government akan membantu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan program pembangunan di 74.954 desa dan ratusan kawasan transmigrasi yang berada di lokasi, demografi, serta latar belakang pendidikan masyarakat yang beragam.
Baca juga: Kemendes perkuat pranata adat di Kabupaten Manggarai
Baca juga: Kemendes tingkatkan layanan publik dengan E-Govt
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital di era industri 4.0 akan mempermudah semua pekerjaan.
"Kenapa pembangunan desa bisa lebih baik dan diikuti oleh 23 negara, karena kita punya database dan tata kelola yang sudah menggunakan e-government," ujarnya.
Dalam tiga tahun ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mendapatkan peningkatan paling baik di lingkungan kementerian.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balilatfo), Eko Sri Haryanto mengatakan, e-government Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tak hanya berisi aplikasi-aplikasi yang bersifat internal, namun juga memiliki aplikasi yang bersifat eksternal untuk memperluas layanan kepada masyarakat desa.
"Sebagaimana seluruh aplikasi internal diintegrasikan dalam dashboard Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, maka seluruh informasi aplikasi eksternal diintegrasikan dalam PDDI (Pusat Data Desa Indonesia). Isinya seluruh data desa di Indonesia," ujarnya.*
Baca juga: Kemendes minta perguruan tinggi aktif dampingi desa
Baca juga: Kemendes PDTT dorong aktivitas ekonomi di desa untuk atasi kemiskinan
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
