"Saya berharap beberapa usulan, dan perbaikan mekanisme yang sudah disampaikan oleh pemerintah kabupaten dan kota pada saat rakor bersama Wapres, bisa mengatasi berbagai kendala lapangan dengan adanya dana hibah tersebut," ucap Ketua DPRD Sulteng, Dr Nilam Sari Lawira, di Palu, Selasa.
Pernyataan Nilam berkaitan dengan Kementerian Keuangan telah menandatangani bantuan hibah kepada tiga bupati dan satu walikota sebesar Rp1,9 triliun untuk membantu perbaikan bangunan di daerah bencana di Sulawesi Tengah.
"Dana ini diharapkan dalam waktu tujuh hari kerja sudah masuk ke rekening kas daerah dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening perorangan kepada masyarakat terdampak," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/10).
Baca juga: Upaya Pasigala cegah banjir musim hujan pascasetahun gempa
Baca juga: Pengungsi bencana Sulteng diimbau jaga dan rawat ICS bantuan ACT
2020, bantuan huntap di Palu ditargetkan selesai
Menurut dia, keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, hingga ringan, masing-masing akan mendapatkan uang bantuan senilai Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp10 juta.
Data BNPB untuk program in situ (dalam posisi) hibah daerah sebanyak 85.763 rumah yang terdiri dari 15.448 unit rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan.
Selain itu terdapat bantuan in situ dari luar negeri yakni sebanyak 4.522 unit rumah, dimana 60 unit rumah sudah dibangun dan 3.000 unit rumah sedang dalam tahap pembangunan.
Kemudian untuk program bantuan relokasi rumah berjumlah 11.463 unit, yang diberikan dari berbagai lembaga yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8.788 unit rumah, AHA Center sebanyak 75 unit rumah, Mayapada sebanyak 100 unit rumah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 2.500 unit rumah.
Doni menambahkan untuk program relokasi masih mengalami persoalan mengenai kekurangan lahan seluas 15 ha. "Namun atas perintah Wapres Jusuf Kalla segera dituntaskan terkait masalah lahan, kekurangan lahan 15 ha. Arahan Wapres, supaya polanya mengikuti pola Nusa Tenggara Barat, dengan melibatkan unsur TNI dan Polri," kata Doni.
Nilam Sari Lawira mengemukakan setelah setahun bencana gempa, tsunami dan likuefaksi, diperlukan suatu koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang efektif ke arus bawah sehingga informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi betul-betul kredibel.
"Saya berharap informasi dan tahapan-tahapan penanggulangan bencana oleh pemerintah terhadap kebutuhan mendasar para penyintas akan tersampaikan dengan benar ke semua pemangku kepentingan," katanya.
Ia menambahkan, masyarakat harus memiliki informasi yang lengkap, terutama terkait dengan pemenuhan hak-haknya sebagai penyintas dalam masa rehabilitasi dan rekonsiliasi.*
Baca juga: Jadup 13,894 penyintas korban bencana Palu dan Sigi segera disalurkan
Baca juga: 5.005 KK penyintas bencana Donggala terancam tak dapat bantuan jadup
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
