Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta pemerintah agar lebih memerhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari pembangunan-pembangunan proyek strategis nasional.Jadi kami melihat pemerintah masih menempatkan lingkungan itu di bawah kepentingan investasi,
"Selama lima tahun terakhir Walhi melihat presiden banyak menerbitkan aturan yang berisiko terhadap lingkungan," kata Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi pada kegiatan bertajuk Serangkaian Legislasi yang Mengancam Kedaulatan Rakyat di Jakarta, Selasa.
Bahkan, Walhi menemukan sejumlah proyek-proyek strategis nasional diantaranya pembangunan tol, pelabuhan, pembangkit listrik yang memangkas waktu izin lingkungan di bawah 60 hari.
Baca juga: Walhi: RUU Pertanahan tidak boleh ampuni pelaku kejahatan lingkungan
Menurutnya, apabila pemerintah tetap mengabaikan proses dokumen Analisis dampak lingkungan (Amdal) suatu proyek strategis nasional, maka akan berdampak buruk pada lingkungan.
"Jadi kami melihat pemerintah masih menempatkan lingkungan itu di bawah kepentingan investasi," ujarnya.
Ia berpandangan menempatkan kepentingan lingkungan di bawah kepentingan investasi sama artinya mendahulukan kepentingan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat.
Baca juga: Pemerintah diminta Walhi libatkan warga sipil dalam RUU Pertanahan
Oleh karena itu, Walhi mendorong pemerintah untuk memerhatikan aspek lingkungan dalam melakukan pembangunan. Jika tidak, maka revolusi karakter atau mental yang digaungkan Presiden Jokowi tidak berpengaruh signifikan bagi masyarakat.
Bahkan, secara umum Zenzi Suhadi menilai revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tidak begitu berpengaruh signifikan jika dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
"Revolusi mental tidak bisa dibohongi, terasa tidak sama masyarakat kalau tidak berarti ya tidak, itu kunci sebenarnya," ujar dia.
Baca juga: Walhi: Kabut asap di Palembang semakin parah
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
