Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta saran dari para tokoh Suku Dayak terkait rencana pemerintah mengenai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi
Para Tokoh Dayak tersebut berkumpul pada sebuah acara yang bertema Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis.
“Pertemuan antara para tokoh masyarakat Suku Dayak dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah dikemas dalam bentuk seminar yang dialogis,” kata Sekretaris Menteri PPN Himawan Hariyoga Djojokusumo.
Himawan mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang akan menggunakan desain forest city tentu perlu melibatkan masyarakat setempat yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada hutan-hutan di pulau tersebut.
Baca juga: Warga setempat jangan terpinggirkan pengan pemindahan ibu kota negara
“Keputusan penting telah diambil Pak Presiden untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota baru dengan konsep forest city dan tetap mencerminkan identitas Indonesia yang berdaulat majemuk dan berperadaban tinggi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Himawan menuturkan untuk semakin mendukung adanya pemindahan ibu kota ini pemerintah terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk warga asli Pulau Kalimantan seperti Suku Dayak.
“Sehubungan dengan itu Kementerian PPN dan kementerian lembaga lain telah mempersiapkan kajian pendalaman serta melanjutkan penyelenggaraan pertemuan dialogis dengan berbagai pihak untuk mendapat masukan komprehensif,” ujarnya.
Sementara itu, Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus mengatakan saat ini masyarakat Dayak sebagai tuan rumah sedang berada dalam posisi minoritas dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani ladang, sawah, dan kebun.
Baca juga: Profesional Lingkungan rumuskan rekomendasi mengenai ibu kota negara
Baca juga: BFWB minta persiapkan SDM sambut pemindahan ibu kota
Hal tersebut berbeda dengan warga pendatang dan non Suku Dayak yang mayoritas menguasai sektor perdagangan domestik maupun antar pulau, transportasi, bahkan pegawai negeri dan swasta.
“Dalam kesenjangan posisi ini rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi adanya konflik sosial dan ini yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Dolvina berharap dengan adanya rencana realisasi pemindahan ibu kota baru ini akan mampu memberikan nilai ekologi, sosial, dan budaya sehingga masyarakat Dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemajuan Indonesia.
“Sehingga masyarakat dayak mampu berperan maksimal dalam pembangunan dan pemindahan IKN menjadi keputusan pemerintah yang indah pada waktunya,” katanya.
Baca juga: Ibu kota negara pindah, Pemkab Penajam antisipasi lonjakan penduduk
Baca juga: KLHK rancang pembangunan berkelanjutan di ibu kota baru
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
