Kinerja Presiden Joko Widodo di periode pertama pemerintahannya nisbi baik dengan sejumlah catatan kritisnya, sebut hasil survei Parameter Politik Indonesia.Publik belum merasakan 'sentuhan magis' pembangunan infrastruktur yang inline dengan persoalan mendasar rakyat. Termasuk juga soal isu pelemahan KPK cukup kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih
"Publik yang menilai kinerja Jokowi baik mencapai 41,0 persen, biasa saja 33,4 persen, buruk 23,3 persen. Selebihnya tak menjawab. Itu artinya, jika diringkas secara sederhana kinerja Jokowi sebenarnya sudah baik, namun belum maksimal karena menyisakan sejumlah pekerjaan rumah," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam rilis survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di Kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis.
Untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi akan dilantik kembali menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2019. Saat ini publik berharap Jokowi bisa mewujudkan semua janji Nawacita Jilid keduanya dengan maksimal.
Baca juga: Anggota DPR nilai pidato kenegaraan Jokowi kritik kinerja KPK
Terutama soal pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan baru, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta prospek hukum dan korupsi yang lebih menjanjikan.
Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat di periode pertama, Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional yang dilakukan pada 5 sampai 12 Oktober 2019.
Hasil survei menunjukkan, Jokowi dinilai sukses membangun infrastruktur strategis, memberikan bansos, sembako, dana desa, PKH, KIS, dan KIP.
Namun pada saat yang bersamaan, Jokowi dianggap kurang maksimal terkait permasalahan kesejahteraan, lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, harga yang masih mahal, serta persoalan korupsi dan penegakan hukum.
Baca juga: Jokowi apresiasi inovasi MA
"Publik belum merasakan 'sentuhan magis' pembangunan infrastruktur yang inline dengan persoalan mendasar rakyat. Termasuk juga soal isu pelemahan KPK cukup kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih," ucapnya.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden.
Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago mengapresiasi hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia tersebut, namun seharusnya respondennya bisa lebih banyak.
"Harusnya sampel responden lebih banyak agar mewakili sebagian masyarakat Indonesia. Namun, hasil surveinya sudah sesuai dengan fakta yang ada," ujar Irma.
Baca juga: Jokowi telah tandatangani Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai Komnas HAM
Menurut dia, pada dasarnya kinerja Presiden Jokowi di periode pertama sudah baik, namun memang banyak program kerja yang belum terselesaikan sehingga dalam survei Parameter Politik Indonesia itu 23,3 persen menganggap kinerja Presiden Jokowi buruk.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
